Ribut soal Dana Haji, Jusuf Kalla Justru Bilang, Diinvestasikan Saja Agar Tidak Kena Inflasi
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak setuju Presiden Jokowi menggunakan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur.
lihat foto
TRIBUN-MEDAN.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan dana haji untuk pembiayaan infrastruktur.
Fahri menilai Jokowi bakal dikutuk oleh sang Khalik.
"Dilaknat Allah, sudah itu saja," ujar Fahri di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (28/7/2017).
BACA: Memang Salah Jokowi Pakai Dana Haji untuk Pembiayaan Infrastruktur? Fahri Hamzah: Dilaknat Allah
BACA: Weleh! Dulu Kemben Melorot, Sekarang Pemela Safitri Bikin Ulah Lagi
Fahri memaparkan, jemaah menaruh uang di Badan Pelaksana Keuangan Haji (BPKH). Karena itu, pemerintah seharusnya bertanggung jawab atas dana yang telah dititipkan ke BPKH.
"Niat orang-orang menaruh uang itu di bank adalah supaya dia pergi haji. Maka bagian dari kelanjutan niatnya itu adalah dia mendapat pelayanan dalam haji yang lebih baik jelas," tutur Fahri.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan soal manfaat diinvestasikannya dana haji milik jemaah oleh pemerintah.
Baca: KPK Janji Tahan Setya Novanto, Saatnya Percepat Rampungkan Berkas
Baca: Berburu Dosen HTI, Pak Menteri : Harus Mundur dari PNS
Menurutnya, dana haji tersebut akan terkena inflasi bila tidak diinvestasikan. Sebab, menurut JK, keberangkatan haji cukup lama. Mereka yang mendaftar hari ini baru bisa berangkat haji pada 10 hingga 35 tahun mendatang.
"Dana itu tentu ada risikonya. Adalah (risikonya), kan ongkos naik haji itu dibayar dengan dolar. Kalau tidak diupayakan dia kena inflasi?" kata JK kepada wartawan, Jumat, (28/7/2017).
Menurut JK, investasi yang dilakukan pun harus di sektor yang menguntungkan, yang terkait mata uang dolar. Misalnya, investasi di kelapa sawit atau jalan tol.
"Karena nanti anda bayar rupiah hari ini, ongkosnya dolar pada 20 tahun yang akan datang. Karena itu harus diinvestasikan di sawit atau jalan tol yang dibayarnya juga naik terus," tuturnya.
Menurut JK, dana jemaah harus diinvestasikan pada sektor yang keuntungannya diprediksi melebihi laju inflasi. Apabila tidak diinvestasikan, maka para jemaah terancam tidak berangkat karena bangkrut.
