TribunMedan/

Buruh Demo, Sebagian Ruas Jalan Diponegoro Dialihkan

"Berarti jika penghasilan yang diterima buruh rata-rata UMK maupun UMP, maka wajib kena pajak. Miris, di saat daya beli buruh menurun akibat upah.."

Buruh Demo, Sebagian Ruas Jalan Diponegoro Dialihkan
Tribun Medan / Nanda
Sejumlah buruh yang tergabung dalam FSPMI Sumut saat menyantap makan siang bersama sebelum melanjutkan aksi di luar gerbang Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (8/8/2017). (Tribun Medan / Nanda) 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda F. Batubara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut menggelar aksi unjuk rasa di luar gerbang Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (8/8/2017).

Dalam aksinya, buruh menyampaikan 15 poin tuntutan. Di antaranya menolak rencana penurunan nilai Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 4,5 juta menjadi setara Upah Minimum Provinsi (UMP).

Baca: ASTAGA, Pria Ini Tak Jadi Berangkat Karena Tasnya Dicuri di Bandara, Pencuri Ternyata . . .

"Berarti jika penghasilan yang diterima buruh rata-rata UMK maupun UMP, maka wajib kena pajak. Miris, di saat daya beli buruh menurun akibat upah murah, rezim Jokowi malah akan menurunkan PTKP," kata ketua FSPMI Sumut Willy Agus Utomo.

Di samping pesoalan PTKP, buruh juga menolak upah padat karya di bawah UMP. Buruh juga mendesak pemerintah menyelesaikan persoalan buruh di PT Girvi Mas Tanjungmorawa, PT NJP Namorambe, PT KDM Belawan, PT DKJM Medan Labuhan, Yayasan Kebidanan Darmo Medan, PT Starindo Prima Tanjungmorawa.

Aksi yang dilakukan buruh menyebabkan sebagian ruas Jalan Pangeran Diponegoro ditutup sehingga arus lalu lintas dialihkan ke Jalan Kartini.

Hal ini membuat kepadatan kendaraan terjadi di sekitar lokasi aksi.

(cr5/tribun-medan.com)

Penulis: Nanda Fahriza Batubara
Editor: Sofyan Akbar
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help