TribunMedan/

DPR Sibuk Merevisi UU KPK, Pemerintah Belum Kepikiran

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly menegaskan bahwa pemerintah belum ada rencana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 te

DPR Sibuk Merevisi UU KPK, Pemerintah Belum Kepikiran
KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, saat ditemui di Kantor Wakil Presiden beberapa waktu lalu 

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menegaskan bahwa pemerintah belum ada rencana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Apalagi jika pemerintah harus menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk merevisi UU tersebut.

"Belum terpikir, belum terpikir," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Hal ini disampaikan Yasonna menanggapi kembali munculnya wacana revisi UU KPK di DPR.

Baca: Mengapa PPP Ngotot Soal Revisi UU KPK? Ini Alasannya

Baca: Diduga Ada Kepentingan Dibalik Seminar Revisi UU KPK, Ini Kata Rektor USU

Panitia Khusus Hak Angket KPK di DPR RI mewacanakan agar revisi UU KPK menjadi rekomendasi resmi yang akan diserahkan kepada pemerintah.

Bahkan, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyarankan pemerintah menerbitkan Perppu agar revisi bisa berjalan dengan lebih cepat.

Namun, Yasonna menilai hal tersebut masih sebatas wacana sehingga ia enggan menanggapi lebih jauh.

"Belum ada lah itu (rekomendasi untuk merevisi UU KPK)" katanya.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo sebelumnya juga enggan berkomentar soal wacana revisi UU KPK yang digulirkan DPR.

"Presiden belum bersikap karena belum ada rekomendasi resmi kepada Presiden," kata Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi Saptopribowo kepada Kompas.com, Rabu (23/8/2017).(*)

Berita Ini Sudah Tayang di Kompas.com dengan Judul Pemerintah Belum Terpikir Merevisi UU KPK

Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help