TribunMedan/

Bupati Simalungun dan DPRD Bahas Nota RAPBD

Bupati Simalungun JR Saragih bersama anggota Dewan DPRD Simalungun melakukan pembahasan perihal nota rancangan perubahan APBD 2017.

Bupati Simalungun dan DPRD Bahas Nota RAPBD
IST
Bupati Simalungun JR saragih saat menghadiri pembahan PAPBD di DPRD simalungun 

TRIBUN-MEDAN.com, RAYA - Bupati Simalungun JR Saragih bersama anggota Dewan DPRD Simalungun melakukan pembahasan perihal nota rancangan perubahan APBD 2017 di Kantor DPRD Simalungun, Pematang Raya, Kabupaten Simalungun.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun Dadang Pramono mengatakan pembahasan nota rancangan perubahan APBD 2017 ini terkait soal percepatan pembangunan di Simalungun.

"Nota perubahan ini memiliki kegiatan yang akan ditampung di APBD dan kemudian nantinya disinkronisasi dengan rencana kegiatan prioritas yang akan dikerjakan di sisa akhir 2017. Otomatis saat akhir tahun, masyarakat akan merasakan perubahan tersebut," katanya, Senin (4/9).

Diakuinya, perubahan ini dimaksudkan dalam rangka gerak cepat melakukan pembangunan yang lebih diprioritaskan dari sisi pembangunan fisik, pelatihan maupun kegiatan peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan.

Baca: DPRD Sumut Minta Didampingi Bahas RAPBD 2017, Begini Jawaban Ketua Tim Koordinator Supervisi KPK

"Setelah pertemuan ini, kemudian akan dibahas di komisi yang nantinya akan mendapatkan kesepakatan bersama. Setelah itu dituangkan ke dalam PAPBD untuk menjadi peraturan daerah.

Wakil Ketua DPRD Simalungun Rospita Sitorus berpendapat dengan adanya pembahasan tersebut yang menjadi program dari Bupati Simalungun JR Saragih menjadi lebih semangat, tentunya program ini harus didukung sepenuhnya.

Baca: Pj Walikota Siantar Akhirnya Sampaikan Nota Jawaban RAPBD 2016

"Kita berharap dengan adanya perubahan ini bisa lebih menyentuh hati masyarakat karena itu adalah hal yang utama. Kerjasama satu dengan yang lain harus lebih dikuatkan," kata anggota Fraksi Partai PDIP ini.

Bupati Simalungun JR Saragih menegaskan agar pembahasan ini bisa selesai dalam waktu 30 hari. Percepatan pembangunan pun akan lebih mudah dilakukan, terlebih langkah ini juga sesuai dengan instruksi Presiden yang lebih mengutamakan kepentingan serta kebutuhan masyarakat.(*)

Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help