TribunMedan/

Semangat Baru Sumut

Ini yang dibahas JR Saragih dan DPRD dalam Rapat Perubahan APBD 2017

Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun Dadang Pramono mengatakan pembahasan nota rancangan perubahan APBD 2017 ini terkait soal percepatan pembangunan di

Ini yang dibahas JR Saragih dan DPRD dalam Rapat Perubahan APBD 2017
IST
Bupati Simalungun JR saragih saat menghadiri pembahan PAPBD di DPRD simalungun 

Laporan Wartawan Tribun/M Azhari Tanjung

TRIBUN-MEDAN.COM. RAYA - Bupati Simalungun JR Saragih bersama anggota Dewan DPRD Simalungun melakukan pembahasan perihal nota rancangan perubahan APBD 2017 di Kantor DPRD Simalungun, Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara.

Komisi IV DPRD Kabupaten Simalungun Dadang Pramono mengatakan pembahasan nota rancangan perubahan APBD 2017 ini terkait soal percepatan pembangunan di Simalungun.

"Nota perubahan ini memiliki kegiatan yang akan ditampung di APBD kemudian nantinya disinkronisasi dengan rencana kegiatan prioritas yang akan dikerjakan di sisa akhir 2017. Otomatis saat akhir tahun, masyarakat akan merasakan perubahan tersebut," ucapnya, Senin (4/9/2017).

Baca: Bupati Tapanuli Utara Isyaratkan Dukung JR Saragih Menuju Sumut 1

Diakuinya, perubahan ini dimaksudkan dalam rangka gerak cepat melakukan pembangunan yang lebih diprioritaskan dari sisi pembangunan fisik, pelatihan maupun kegiatan peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan.

"Setelah pertemuan ini, kemudian akan dibahas di komisi yang nantinya akan mendapatkan kesepakatan bersama. Setelah itu dituangkan ke dalam PAPBD untuk menjadi peraturan daerah.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Simalungun Rospita Sitorus berpendapat dengan adanya pembahasan tersebut yang menjadi program dari Bupati Simalungun JR Saragih menjadi lebih semangat, tentunya program ini harus didukung sepenuhnya.

Baca: Dapat Dukungan dari Bupati Taput, Ini Kata JR Saragih

"Kita berharap dengan adanya perubahan ini bisa lebih menyentuh hati masyarakat karena itu adalah hal yang utama. Kerjasama satu dengan yang lain harus lebih dikuatkan," tambah wanita dari fraksi Partai PDIP ini.

Sementara itu, Bupati Simalungun JR Saragih menegaskan agar pembahasan ini bisa selesai dalam waktu 30 hari. Percepatan pembangunan pun akan lebih mudah dilakukan, terlebih langkah ini juga sesuai dengan instruksi Presiden yang lebih mengutamakan kepentingan serta kebutuhan masyarakat.

"Tugas pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kenapa harus ada perubahan? Kami melihat banyak hal yang terbentur dengan aturan seperti bencana karena bencana tidak bisa diprediksi sehingga ini harus disahkan ke dalam APBD kemudian persoalan infrastruktur. Percepatan infrastruktur jadi lebih lambat dengan adanya aturan, jika ini dilakukan maka percepatan dengan mudah dikerjakan," urainya.

Perihal hal tersebut, pemilik nama asli Jopinus Ramli Saragih ini berharap bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari. Bila sudah selesai, maka hasilnya akan diajukan ke Provinsi karena buatnya semua anggaran harus memiliki pengesahan tujuannya adalah bisa mendukung kinerja dalam pembangunan untuk masyarakat.

"Untuk 2017, diprioritaskan soal bencana, kesehatan dan infrastruktur. Tiga hal ini sangat dibutuhkan masyarakat, agar selesai 30 hari maka sinergitas harus dilakukan dengan baik terlebih kita tidak bisa melakukan sesuka hati karena semua ada aturan yang berlaku," pungkasnya.(*)

Penulis: M Azhari Tanjung
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help