Home »

Sumut

Gini Respons Wagub Nurhajizah soal Penangkapan 2 PNS Perizinan Terpadu Pemprov

Nurhajizah dikawal sejumlah ajudannya yang turut melarang www.medan-tribunnews.com melakukan wawancara.

Gini Respons Wagub Nurhajizah soal Penangkapan 2 PNS Perizinan Terpadu Pemprov
Tribun Medan/Nanda
Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda F Batubara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung masih enggan mengomentari penangkapan dua PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemprov Sumut oleh Tim Saber Pungli Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut beberapa waktu lalu.

Nurhajizah dikawal sejumlah ajudannya yang turut melarang www.medan-tribunnews.com melakukan wawancara.

"Nanti, nanti," ujar Nurhajizah saat ditemui usai menggelar rapat di Lantai VIII Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Selasa (5/9/2017).

Pada rapat ini, tampak sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemprov Sumut hadir.

Termasuk Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemprov Sumut Bondaharo Siregar.

Sebelumnya, Ketua Tim Koordinator Supervisi KPK Adlinsyah Nasution mengatakan bakal menyarankan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi untuk merombak total jajaran staf di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemprov Sumut.

Hal merupakan imbas dari ulah dua PNS di dinas tersebut yang ditangkap oleh Tim Saber Pungli Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut akibat diduga melakukan pungutan atau menerima suap terkait pengurusan izin Air Bawah Tanah.

"Sepertinya perlu dilakukan perombakan total staf. Ini sudah menyangkut mindset pegawai yang sulit dirubah dan masih mau menerima pungutan. Hemat saya  harus diberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Adlinsyah melalui sambungan telepon.

Lelaki yang akrab disapa Choky ini mengatakan, dirinya sudah berulang kali menyurati dan menegur Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemprov Sumut Bondaharo Siregar.

Sebab, setelah sistem pelayanan perizinan perizinan sudah dimodifikasi sedemikian rupa, yakni dengan menerapkan sistem online serta menjadikan pelayanan perizinan tunggal, tetap masih banyak aduan masyarakat yang diterima Tim Koordinator Supervisi KPK.

"Kondisi ini tidak dapat dibenarkan. KPK sudah beberapa kali menyurati kepala dinas agar mengingatkan seluruh pegawai untuj tidak menerima pungutan. Perlu dilakukan perombakan karena ini menyangkut integritas pegawai yang ada," kata Choky.

(cr5/tribun-medan.com)

Penulis: Nanda Fahriza Batubara
Editor: Tariden Turnip
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help