TribunMedan/

KPK Ingatkan Dinas Pendidikan dan Kesehatan

Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK, (Korwil III) Adlinsyah Nasution alias Coki meninjau sejumlah ruangan.

KPK  Ingatkan Dinas Pendidikan dan Kesehatan
Tribun Medan / Dedy
Wali Kota Hefriansyah dampingi KPK meninjau kantor Wali Kota Siantar rangka Monitoring dan Evaluasi Terintegritas, Rabu (6/9/2017) 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK, (Korwil III) Adlinsyah Nasution alias Coki meninjau sejumlah ruangan di Kantor Wali Kota Pematangsiantar, Rabu (6/9).

Adlinsyah menjelaskan bahwa kunjungannya rangka Rapat Monitoring dan Evaluasi (monev) Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sumatera Utara. Selain itu juga akan ikut serta melaunching program e-palnning Siantar Smartcity. 

"Ada 33 daerah yang ada di Sumatera Utara kita buat komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan penindakan termasuk Siantar dan 11 daerah yang diundang ke Siantar. Kita buat kesepakatan untuk mendorong pemerintah daerah membuat sistem perencanaan secara online, keuangan secara online, perizinan secara online," katanya. 

Baca: Kisah Bos Tokopedia, Merantau dari Pematangsiantar Naik Kapal Laut, Pernah Kerja Jaga Warnet

Selain monev, Adliansyah juga melakukan pertemuan dengan kepala SKPD membicarakan soal perencanaan dan penganggaran. Dirinya mengingatkan soal indikasi korupsi yang bisa ditindak pihak KPK.

"Saya juga ada meeting sektor, saya undang Kesehatan, Pendidikan, BKD, Dispenda. Ada tujuh SKPD itu. Kita mengingatkan di luar perencanaan dan penganggaran ada kemungkinan indikasi korupsi yang lain yang harus kita hambat. Contoh jual beli jabatan dan uang kasih sayang," katanya.

Adliansyah jugaengingatkan dua instansi yakni Pendidikan dan Kesehatan yang rawan indikasi korupsi. Dua instansi diingatkan terkait adanya dana di luar dana perencanaan dan penganggaran. 

Baca: Media Dilarang Meliput, Hefriansyah Bilang Kedatangan KPK Saya Hanya Beri Kata Sambutan

"Misalnya kesehatan seperti Puskesmas. Orang berlomba-lomba karena ada dana BPJS. Pertanyaannya apakah Puskesmas sudah siap sebenarnya. Termasuk dana BOS di pendidikan dan pungutan di sekolah. Ini harus disampaikan ke SKPD SKPD. Mereka harus hati-hati karena juga ada Saber Pungli. KPK sudah mengawasi. Saber Pungli dan Kejaksaan juga mengawasi," pungkas Adlinsyah.

Wali Kota Patangsiantar Hefriansyah mengatakan rapat monev sudah tiga kali dilakukan. Dirinya berharap selama memimpin, dirinya bisa menciptakan hubungan baik DPR legislatif dan eksekutif.

"Jadi kita bisa memanage dan monitoring pemerintahan. Kita hari ini rencana launching Siantar Smart City dan e-Planning. Lewat aplikasi itu warga bisa sampaikan keluh kesah. Saya sebagai kepala daerah akan berusaha menyahuti keluhan warga," katanya.(*)

Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help