KPK Sarankan Rombak Total Staf Dinas Penanaman Modal, Ini Tanggapan Wakil Gubernur

Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung mengaku bersedia melaksanakan saran Tim Koordinator Supervisi KPK.

KPK Sarankan Rombak Total Staf Dinas Penanaman Modal, Ini Tanggapan Wakil Gubernur
tribun medan/nanda
Peserta mendengarkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang saat mengisi Seminar Kehumasan KPK bertema Media Masa dalam Posisi Sebagai Entitas Bisnis dan Fungsi Kontrol Sosial di Hotel Four Points by Sheraton Medan Jalan Gatot Subroto, Rabu (7/9/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda F. Batubara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Wakil Gubernur Sumut Nurhajizah Marpaung mengaku bersedia melaksanakan saran Tim Koordinator Supervisi KPK.

Yakni terkait merombak total staf di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemprov Sumut.

Namun, katanya persoalan ini masih akan dibicarakan lagi dengan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi.

Baca: Wakil Ketua KPK Dapat Kabar Dugaan Penyimpangan Dana Bansos Lagi

"Sangat bersedia. Ini kita Inspektur masih jalan, hasilnya nanti akan dilaporkan ke saya, dan saya akan lapor ke Pak Gubernur," kata Nurhajizah usai menghadiri seminar di Hotel Four Points by Sheraton Medan Jalan Gatot Subroto, Rabu (7/9/2017).

Nurhajizah mengaku belum bisa panjang lebar menjelaskan evaluasi yang akan dilakukan pihaknya terhadap pelayanan perizinan.

Termasuk tindakan yang akan dilakukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemprov Sumut Bondaharo Siregar.

Baca: Wakil Ketua KPK Singgung Persoalan PPDB Online, Begini Kata Kadis Pendidikan

"Karena belum tergali, jadi ditanya bagaimana-bagaimana, saya belum bisa mengambil suatu kesimpulan yang akan disampaikan saran pendapat ke Pak Gubenur, makanya belum kita ekspose, itu saja," kata Nurhajizah.

Pada kesempatan ini, Nurhajizah mengatakan bahwa peran Inspektorat dalam mengawasi praktik menyimpang terbatas oleh jumlah sumber daya.

Bahkan, Nurhajizah menyebut peran jurnalis lebih besar untuk melakukan pengawasan terhadap jajarannya.

"Kontrol yang paling cepat, kalau paling benar nanti dulu ya, tapi kalau yang cepat, ya anda. Karena Inspektorat itu berapa? Pegawai berapa?," kata Nurhajizah.

Seperti diketahui, baru-baru ini dua oknum PNS di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemprov Sumut ditangkap Tim Saber Pungli Subdit III/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut.

Mereka diduga memungut atau menerima uang secara melanggar hukum terkait pengurusan izin Air Bawah Tanah.

Penulis: Nanda Fahriza Batubara
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help