TribunMedan/

VIDEO

NEWS VIDEO: Komite Rakyat Bersatu Geruduk Kantor Badan Pertanahan, Ini Tuntutannya

Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Komite Rakyat Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kantor Wilayah Sumatera Utara, di Jalan Brigjen Katamso, Medan, Senin (25/9/2017).

Dalam aksi tersebut ratusan massa melakukan unjuk rasa terkait konflik agraria yang ada di Sumatera Utara yang hingga saat ini belum juga terselesaikan.

Menurut pimpinan aksi, Unggul Tampubolon, banyaknya konflik agraria di Sumut ini tidak terlepas dari terlibatnya sindikat mafia tanah yang berupaya mengalihkan tanah negara dan tanah rakyat kepada developer perkebunan untuk mengambil keuntungan.

Baca: Kronologi Pembunuh Sopir GrabCar Ditembak Mati Polisi, Sempat Keluar Bawa Parang

Unggul menjelaskan bahwa sekitar 5.873,06 hektar tanah eks HGU PTPN ISI yang berada di Deli Serdang, Binjai, Langkat, dan Serdang Bedagai. Dimana, hampir mayoritas tanah tersebut di kuasai mereka.

Koordinator aksi Syamsul Hilal meminta kepada Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw agar mengeluarkan izin pengukuran semua HGU perkebunan di Sumut.

"Umumnya perkebunan ini mengerjakan HGU-nya melebihi yang tertera dalam HGU. Kalau HGU 2 ribu hektar, maka kita bisa kerjakan bisa 3 ribu hingga 4 ribu hektar. Itulaha yang menjadi persoalan di Sumut," kata Syamsul, di depan kantor BPN Sumut, Senin (25/9/2017).

Baca: NEWSVIDEO: Ribuan Karyawan PTPN III Tuntut Perusahaan Agar Hentikan PHK

"Saya meminta agar BPN mengakui ada hak rakyat atas tanah di negeri ini. Jadi minimal ada 2 hektar tanah hak untuk rakyat. BPN juga harus berani mengusulkan cabut semua HGU perkebunan. Karena itu politik agraria kolonial," ujar lelaki berbaju hitam lengan pendek tersebut.

Selain itu, Syamsul juga menyoroti BPN harus tegas mencabut semua HGU perkebunan, termasuk PTPN II, PTPN III dan PTPN IV. Semua tanah harus dibagikan kepada rakyat, sehingga ada keadilan sosial mengenai tanah dinegeri ini.

Halaman
1234
Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help