TribunMedan/

Panggil Paksa KPK? Itu Termasuk yang Dibahas Pansus Hak Angket dengan Kapolri

Disinggung pula soal kemungkinan memanggil paksa KPK jika komisi antirasuah tak hadir ketika sudah dipanggil untuk kali ketiga.

Panggil Paksa KPK? Itu Termasuk yang Dibahas Pansus Hak Angket dengan Kapolri
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo bersama sejumlah tokoh tergabung dalam Koalisi Save KPK Chandra Hamzah, Catharina Widyasrini, Betti Alisjahbana, Erry Riyana Hardjapamekas, Miko Ginting, HS Dillon berfoto bersama dengan memegang poster dukungan untuk KPK seusai memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (28/9/2017). Para tokoh dari Koalisi Save KPK tersebut melakukan pertemuan dengan Pimpinan KPK untuk memberikan dukungan terhadap KPK dengan menolak perpanjangan terhadap pansus hak angket DPR dan mendesak Hakim untuk menolak permohonan praperadilan Setya Novanto terhadap KPK. 

TRIBUN-MEDAN.COM - Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas sejumlah hal dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Rabu (4/10/2017) kemarin.

Anggota Pansus Hak Angket Bambang Soesatyo menuturkan, pertemuan tersebut merupakan rapat koordinasi biasa. Pansus dalam kesempatan tersebut sekaligus menanyakan perkembangan kasus-kasus yang ditangani Polri dan berkaitan dengan Pansus Angket.

Baca: Heboh soal Impor 5.000 Senjata, Yusril Ihza Mahendra Bela Panglima TNI

Baca: Artis Tajir Melintir Ini Jadi Sorotan karena Penampilannya saat Liburan, Pujian atau Makian?

Baca: ASTAGA! Ada Lagi Siswi Bangka yang Ketahuan Hamil, Sekolah Mendadak Tes Urine

"Aris Budiman, lalu kemudian laporan Miko (Panji Tirtayasa) kepada Bareskrim, Muchtar Effendy. Intinya Polri menjawab itu diproses semua," kata Bambang saat dihubungi, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut disinggung pula soal kemungkinan memanggil paksa KPK jika komisi antirasuah tak hadir ketika sudah dipanggil untuk kali ketiga.

Pada intinya, kata Bambang, Polri mempertimbangkan dari berbagai aspek untuk membantu DPR.

Namun, saat itu pansus belum sampai keputusan pemanggilan paksa. Pansus berupaya melakukan pemanggilan secara patut terlebih dahulu sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Sebab, pimpinan KPK pernah menyampaikan bahwa mereka akan hadir jika sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentangPansus Angket KPK.

"Intinya (Polri) mempertimbangkan saja. Bagusnya dijawab oleh Polri. Nanti salah persepsi," tutur politisi Partai Golkar itu.

Adapun soal perkembangan kerja pansus, Bambang mengatakan pihaknya tetap mengumpulkan laporan-laporan dan melakukan penyelidikan untuk memperkaya rekomendasi pansus.

Terkait pemanggilan kedua terhadap KPK, pansus belum berencana memanggilnya kembali dalam waktu dekat.

"Kami akan siapkan pemanggilan kedua tapi akan melihat urgensinya. Kalau kami lakukan sekarang gaduh lagi, nanti enggak fokus," kata Ketua Komisi III DPR itu.(*)

Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help