TribunMedan/

Erry Tolak Pengadaan Mobil Dinas

Gubernur Sumatera Utara mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Perubahan APBD 2017

Erry Tolak Pengadaan Mobil Dinas
Tribun Medan/Victory
Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi 

TRIBUN-MEDAN, SIANTAR - Gubernur Sumatera Utara mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar tentang Perubahan APBD 2017 dan Rancangan Peraturan Wali Kota. Evaluasi ini tertuang dalam salinan Keputusan Gubernur Sumtera Utara Nomor 188.44/522/KPTS/2017.

Gubernur Sumut, T Erry Nuradi secara tegas menolak pengadaan mobil dinas yang dianggarkan sebesar Rp 300 juta dan sepeda motor senilai Rp101 juta bersumber dari P-APBD 2017 Pemerintah Kota Siantar. 

Adapun pengadaan anggaran ini diperuntukkan bagi kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Siantar, melalui surat Keputusan Gubernur nomor 188.84/522/KPTS/2017.

"Kegiatan tersebut agar dihapus dan dialihkan ke kegiatan yang lebih urgent demi kepentingan masyarakat luas. Agar memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD untuk pembnagunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar pada masyarakat," demikian evalusi Gubernur Sumut seperti yang diterima Tribun, Jumat (6/10).

Baca: T Erry Nuradi: Jangan Main-main Dana Desa

Menanggapi evaluasi Gubernur Sumut itu, Wali Kota Siantar, Hefriansyah dalam nota jawabannya malah menjawab mengalihkan pengadaan mobil senilai Rp 300 juta untuk peralatan gedung kantor dan mobiler berjumlah Rp 158.047.950.  Dengan rincian,  tiga unit laptop senilai total Rp 40.500.000, tiga unit komputer PC senilai total Rp 40.495.950, dua unit printer senilai total Rp 4.252.000, empat unit filling kabinet senilai total Rp 21.000.000, satu unit meja biro senilai Rp 7.800.000, dua unit kursi tinggi kulit senilai total Rp 11.800.000, satu unit kursi airport 4 tempat duduk  senilai total Rp 14.400.000, 20 kursi rapat dengan total Rp 17.800.000. 

Baca: KPK Enggan Komentari Masa Depan T Erry

"Sementara itu, sisa dana pengadaan mobil senilai Rp 141.952.050 akan dialihkan untuk pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi khalayak umum," jawab Hefriansyah. 

"Pengadaan kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp 101.600.00 masih tetap dianggarkan mengingat pengadaan kendaraan dinas ini sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas pekerjaan yang semakin intensif, sehingga sangat dibutuhkan guna kelancaran tugas-tugas," pungkasnya. (*)

Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help