TribunMedan/

Rapat Bahas PAD Sidikalang kok Tertutup, Kritik Warga Menohok DPRD

Dua hari ini membahas tentang pendapatan atau pemasukan Kabupaten dari sektor pajak, retribusi, dan lain-lainnya.

Rapat Bahas PAD Sidikalang kok Tertutup, Kritik Warga Menohok DPRD
ist
ilustrasi 

TRIBUN-MEDAN.COM, SIDIKALANG - Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Dairi tentang pembahasan Pendapatan Asli Daerah ( PAD) Kabupaten Dairi dilaksanakan tertutup. Pembahasan PAD ini meliputi delapan dinas dan 15 kecamatan Kabupaten Dairi.

Pelaksanaan yang dilaksanakan dua hari ini membahas tentang pendapatan atau pemasukan Kabupaten dari sektor pajak, retribusi, dan lain-lainnya.

Seorang pegawai di Sekretariatan DPRD Dairi melarang Tribun untuk ikut serta dalam rapat tersebut. Lelaki yang mengenakan pakaian putih ini mengatakan rapat ini hanya sebatas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan anggota dewan.

Baca: Pertama Kali Sejak 1990, Timnas Amerika Serikat Gagal Melaju ke Piala Dunia 2018 Rusia

Baca: TANGAN PUTUS Korban Putus, Polisi Buru Penganiaya Purwanto

"Dilarang untuk masuk ya. Ini rapat tertutup. Ini pembahasan pendapatan,"katanya, sembari masuk dan menutup pintu, Rabu (11/10/2017).

Pembahasan pendapatan di beberapa dinas seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Cipta Karya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), PD Pasar, dan lain-lain.

Menanggapi hal ini, seorang warga Osen Hutasoit (25) warga Kecamatan Lae Parira mengatakan rapat pembahasan anggaran semestinya dilakukan terbuka. Agar informasi anggaran pendapatan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat.

"Seharusnya pembahasab anggaran, yang uangnya tersebut dari rakyat, kami harus tahu. Berapa pendapatannya. Ini kok ditutup-tutupi oleh dewan,"ujarnya.

Lelaki alumnus Universitas Sumatera Utara ini juga menilai hingga saat ini PAD yang didapat tidak pernah mengalami kenaikan. Apalagi retribusi penggunaan fasilitas pemerintah.

"Padahal setiap hari dilakukan kutipan. Tapi selalu kita dengar PAD rendah. Belum lagi banyak bangunan tanpa IMB dan reklame tanpa penyetoran ke pemerintah,"pungkasnya.(tmy/tribun-medan.com).

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help