TribunMedan/

Disdukcapil Siantar Enggan Beri Data Update Penduduk, Begini Kekecewaan Panwaslih

Kita memang tidak bisa sembarangan kasih data, makanya kita anjurkan dulu langsung berkooordinasi ke pemerintah pusat

Disdukcapil Siantar Enggan Beri Data Update Penduduk, Begini Kekecewaan Panwaslih
tribun medan/dedy kurniawan
Ketua Panwaslih Siantar Junita Lila Sinaga 

Laporan Wartawan Tribun Medan /Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Kota Pematangsiantar mengeluhkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang tak mau memberikan jumlah update data penduduk.
Hal ini dibeberkan Junita Lila Sinaga saat memberikan bimbingan teknis di Siantar Hotel, Kamis (12/10/2017).

Katanya, tahapan pemilu yang telah berlangsung sejak bulan Agustus, Panwaslih Siantar telah menyurati Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Disdukcapil) untuk memperoleh data kependudukan di Siantar.

Baca: Jokowi Datang, Pemkab Deliserdang Bongkar Lagi Tenda Besar di Alun-alun

Baca: Anggota DPR dari Gerindra Cecar Kapolri Gegara Saracen Dikaitkan ke Partai Prabowo

"Kami ini kan bergeraknya sesuai instruksi dari Bawaslu Provinsi untuk berkoordinasi dengan Disdukcapil Kota. Itu data kependudukan kota Siantar sebagai bahan untuk kita" tukasnya.

Dibeberkannya, bahwa Disdukcapil enggan menyerahkan data kependudukan dengan alasan belum adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara Bawaslu RI dengan Departemen Dalam Negeri.

"Soal data kependudukan merupakan hal yang sangat penting. Apalagi Panwaslih sebagai lembaga pengawas. Dengan era keterbukaan saat ini, harusnya semua data terbuka dan transparan, sehingga bisa mengakses data kependudukan ini" ucap Lila

"Sebagai sesama penyelenggara negara kami sangat menyayangkan sikap dari Disdukcapil. Ada apa dengan Disdukcapil, kenapa kita tidak diberikan data kependudukan dan menganjurkan berkoordinasi dengan KPUD, padahal kita membutuhkan data yang valid untuk menentukan data pemilih di pemilu nanti" pungkasnya.

Kabid Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Roma Panjaitan dikonfirmasi membenarkan kekecewaan Panwaslih tersebut.

Dia mengakui, pihaknya menolak memberikan data kependudukan karena tidak adanya MoU (Memorandum of Understanding) antara Bawaslu RI dengan Departemen Dalam Negeri.

"Kita memang tidak bisa sembarangan kasih data, makanya kita anjurkan dulu mereka (Panwaslih) langsung berkooordinasi ke pemerintah pusat" ungkapnya.(dyk)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help