TribunMedan/

Karyawan Curhat Soal Gaji yang Belum Dibayar, Anggota DPRD Minta Kejujuran PD PHJ

Sejumlah karyawan PD PHJ menyampaikan keluhan mereka terkait gaji mereka yang tidak dibayarkan Dirut PD PHJ

Karyawan Curhat Soal Gaji yang Belum Dibayar, Anggota DPRD Minta Kejujuran PD PHJ
Tribun Medan/Dedy
Karyawan Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) mendatangi kantor DPRD. Karyawan melakukan pertemuan dengan dewan Komisi II di ruangannya, Kompleks DPRD Pematangsiantar, Kamis (12/10/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.COM, SIANTAR - Karyawan Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya (PD PHJ) mendatangi kantor DPRD.

Karyawan melakukan pertemuan dengan dewan Komisi II di ruangannya, Kompleks DPRD Pematangsiantar, Kamis (12/10/2017).

Sejumlah karyawan PD PHJ menyampaikan keluhan mereka terkait gaji mereka yang tidak dibayarkan Dirut PD PHJ, Setia Siagian selama lebih dari tiga bulan.

Mereka juga mempertanyakan sistem pengutipan iuran yang tidak transparan lantaran masih pengutipan manual.

Baca: Dirut PDAM Berulangkali Tagih Langsung Tunggakan Air ke Dirut PD PHJ

Karyawan juga membantah terkait nota jawaban PD PHJ yang dimasukkan dalam nota jawaban Pemko Pematangsiantar bahwa gaji tertunggak lantaran 70 persen pedagang menunggak membayar iuran wajib. Sesuai data laporan mereka bahwa yang menunggak hanya 30 persen, bukan sebaliknya.

Pada pertemuan ini, komisi II dihadiri Rini Silalahi (Fraksi Golkar), Frans Herbert (Fraksi Nasdem) dan O. H Darmawan (Fraksi PAN) 

Frans mengatakan, ke depan pihaknya akan meminta data lengkap soal laporan karyawan yang mengklaim bahwa penunggak iuran hanya 30 persen.

Setelah menerima data karyawan itu, Frans berjanji akan hadir sebagai penengah permasalah karyawan dan Dirut PD PHJ.

"Kita akan minta data mereka. Jangan kita muncul memastikan tapi tidak jelas. Kita juga meminta hak mereka wajar untuk turun. Kita akan meminta dokumen-dokumennya yang sudah bayar, manajemen pasti ada data. Segera mungkin kita panggil kedua belah pihak. Kita mediasi. Jika ada data berbeda kita akan cek ke lapangan. Atad nama lembaga kami akan turun. Dalam mitranya komisi II," tegas Frans.

Rini Silalahi menjelaskan bahwa pihaknya menerima keluhan karyawan yang belum gajian yang merasa menjadi korban manipulasi data keuangan oleh PD PHJ.

Di mana hal ini juga disoroti Fraksi Golkar dan pandangan Fraksi yang sudah dijawab Wali Kota dalam Paripurna RPJMD Kota Pematangsiantar.

"Kedatangan akibat masalah penggajian 3 bulan yang terlambat. Mereka membantah soal penunggakan retribusi 70 persen dari pedagang yang berujung terlambatnya gajian mereka. Itu retribusi kan bulanan, belum lagi PKL. Itu juga masalahnya pengutioannya masih manual. Jadi dikutip satu-satu ke pedagang, jadi gak jelas datanya di rekening PD Pasar. Ini kan Perusda harusnya kan online dong ke Bank, jadi bisa disampaikan secara transparan ke karyawan," jelas Rini.

"Yang jelas di sini adalah kejujuran Dirut PD PHJ. Di situ (PD PHJ) kan ada Badan Pengawas dan Keuangannya. Itu apa fungsinya, mereka karyawan kok bisa sampai datang ke DPRD," pungkas Rini.(*)

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help