TribunMedan/

RIbut soal Anggaran Densus Tipikor Rp2,6 T, ICW Minta Jangan Anak Tirikan Kejaksaan

Anggaran Densus Tipikor sebesar Rp 2,6 triliun tidak adil terutama bagi penyidik Kejaksaan.

RIbut soal Anggaran Densus Tipikor Rp2,6 T, ICW Minta Jangan Anak Tirikan Kejaksaan
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kiri) didampingi Wakapolri Komjen Pol Syafruddin (kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017). Rapat kerja tersebut membahas sejumlah penanganan kasus yang menjadi perhatian publik, khususnya aksi terorisme, korupsi dan peredaran narkoba. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUN-MEDAN.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) angkat suara terkait anggaran sebesar Rp 2,6 triliun untuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri.

Menurut Koordinator Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) Febri Hendri, anggaran Densus Tipikor sebesar Rp 2,6 triliun tidak adil terutama bagi penyidik Kejaksaan.

Berdasarkan catatan ICW, bahwa Kejaksaan menangani kasus korupsi tiga kali lipat dibandingkan dengan kasus korupsi yang ditangani Kepolisian.

"Mengapa Kepolisian terutama Densus yang diberikan anggaran yang besar?" kata Febri Hendri kepada Tribunnews.com, Jumat (13/10/2017).

Seharusnya kata dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR juga beri anggaran yang jauh lebih besar bagi Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi.

Baca: Presiden Jokowi Datang ke Medan, Harusnya Harga Barang Lebih Murah, Ini Baru Masuk Akal

Baca: Program Bagus Ahok-Djarot Jangan Dihapus, Ini Permintaan Fahri Hamzah kepada Anies-Sandi

"Karena mereka menangani kasus korupsi lebih banyak dibanding kepolisian," ujarnya.

Apalagi kejaksaan menghadapi banyak hambatan anggaran dan menangani perkara korupsi karena anggarannya dipotong.

"Jadi, kami meminta Presiden dan DPR jangan menganaktirikan Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi," ucapnya.

Sebagaimana diberitakan, Polri mengajukan alokasi anggaran Rp2,6 triliun untuk mendukung kinerja Densus Tipikor.

"Anggaran Densus Tipikor sudah dihitung. Pada rapat sebelumnya sudah disampaikan perlu dipikirkan tentang satu penggajian kepada para anggota agar sama dengan di KPK," kata Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Kamis (13/10/2017).

Tito merinci kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai yang jumlahnya 3.560 personel mencapai Rp786 miliar, belanja barang operasional penyelidikan dan penyidikan Rp359 miliar, dan belanja modal Rp1,55 triliun.

"Termasuk membuat sistem dan kantor serta pengadaan alat penyelidikan, penyidikan, pengawasan. Karena itu setelah ditotal mencapai Rp2,6 triliun," katanya.(*)

Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Warta kota
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help