Politikus Wong Chun Sen: Kadang Anggota DPRD tak Paham Undang-undang

TRIBUN-MEDAN.com - Perwakilan Medan Safety Driving Centre (MSDC) sekaligus anggota DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, menuding tidak sedikit rekannya sesama anggota DPRD tak paham undang-undang.

Pernyataan ini menyasar pada kritik yang disampaikan sejumlah anggota dewan, terkait keberadaan Medan Safety Driving Center (MSDC), yang dianggap tak perlu ada.

"Kami enggak bisa ditutup karena undang-undang yang buat DPR RI. Jadi para anggota dewan Medan harus paham, enggak bisa melangkahi undang-undang karena lebih tinggi. Kadang-kadang banyak yang tidak paham," ujarnya saat dihubungi Tribun Medan/www.tribun- medan.com, Kamis (9/11).

Baca: Mengurus SIM kok Mahal? Ternyata Gara-gara Selembar Kertas Ini

Baca: DPRD Medan Rekomendasikan MSDC Ditutup

Baca: MSDC Bantah Sekolahnya Bisa Membuat SIM

Ia mengklaim MSDC merupakan lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi yang punya izin.

Apalagi, MSDC terlebih dahulu buka dan memiliki akreditasi ketimbang lembaga pelatihan mengemudi lain.

"Kami tidak melakukan monopoli karena lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi juga ada di berbagai daerah. Kalau monopoli, orang lain enggak boleh buka, hanya kami," ujarnya.

Sebelumnya, warga yang ingin mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), mengeluhkan mahalnya dan berbelit-belitnya sistem yang terjadi.

Baca: Gelisah tak Kerja, Warga Cuti Berhari-hari untuk Mengurus SIM

Baca: Kapolda Sumut dan Kakorlantas Mabes Polri Akan Resmikan MSDC

Sebelum ke Satlantas, pemohon diwajibkan memiliki sertifikat dari MSDC yang berlokasi di Jalan Bilal, Medan.

Adapun harga sertifikat, MSDC mematok tarif Rp 420 ribu untuk sertifikat SIM C dan SIM A, Rp 520 ribu untuk SIM B, serta tambahan Rp 1.000 untuk biaya legalisir.(*)