TribunMedan/

Rekomendasi Dinas Sosial Ditolak, Salman Alfarisi Sebut BPJS Arogan dan Zolimi Orang Miskin

Anggota DPRD Medan, Salman Alfarisi menganggap kebijakan BPJS tersebut sangat sepihak, arogan dan zolim terhadap warga tidak mampu.

Rekomendasi Dinas Sosial Ditolak, Salman Alfarisi Sebut BPJS Arogan dan Zolimi Orang Miskin
Tribun Medan / Jefri
Anggota DPRD Kota Medan Salman Alfarisi, Lc. MA 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Informasi terkait defisitnya anggaran di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diperkirakan mencapai Rp 9 triliun mulai dirasakan warga Kota Medan.

Inilah yang dialami Dedi warga Jalan Brigjend Katamso, Kelurahan Kampung Baru Kota Medan. Dimana warga tidak lagi bisa menggunakan rekomendasi sebagai masyarakat tidak mampu dari Dinas Sosial Kota Medan untuk mengurus BPJS Kesehatan untuk program Penerima Bantuan Iuran (PBI).

"Surat rekomendasi dari kelurahan dan Dinas sosial tidak berlaku lagi, BPJS menolak dan berdalih adanya surat edaran dari pusat," jelas Dedi saat melaporkan permasahalan ini kepada anggota DPRD Medan Salman Alfarisi Lc, MA, Selasa (14/11/2017).

Baca: BIKIN HEBOH! Warga Temukan Potongan Tubuh Manusia di Pinggir Sungai Tembung

Dedi mengatakan, persoalan ini dialaminya saat mengajukan permohonan ke BPJS di Jalan Karya.

Permohonan untuk BPJS Kesehatan PBI namun pihak BPJS menolaknya dengan alasan ada surat edaran dari Jakarta.

"Ada surat edaran makanya permohonan kami ditolak. Mereka mengatakan permohonan BPJS PBI tidak bisa diterima jika anggota keluarga dalam Kartu Keluarga sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Mandiri maupun PBI," ucapnya.

Baca: Rumah Sakit Provider BPJS Kesehatan Jangan Permainkan Masyarakat

Dedi mengaku bingung, padahal anggota keluarganya dalam KK terdaftar sebagai BPJS Kesehatan PBI.

Halaman
12
Penulis: Ryan Achdiral Juskal
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help