TribunMedan/
Home »

Video

VIDEO

Kemplang Pajak, Tiandi Lukman dan Aheng Divonis 32 Bulan Penjara

divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan dengan hukuman masing-masing 2 tahun 8 bulan penjara.

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dua dari tiga terdakwa pengemplang pajak, Tiandi Lukman pemilik PT Jasa Sumatera Travelindo dan Hendro Gunawan alias Aheng selaku Manajer Kantor Konsultan Pajak Adi Dharma Medan divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan dengan hukuman masing-masing 2 tahun 8 bulan penjara.

Selain itu, majelis hakim juga menjatuhi hukuman terhadap terdakwa Rudi Nasution selaku Direktur PT Putri Windu Semesta dengan hukuman berupa 1 tahun 6 bulan penjara.

Tiandi Lukman dan Aheng, dikenakan denda masing-masing sebesar Rp 20 miliar subsider 1 tahun 6 bulan.

Sedangkan untuk terdakwa Rudi Nasution dituntut dengan hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda dua kali dari Rp 7 miliar lebih yaitu senilai Rp 15 miliar.

Baca: KPP Siantar Perdana Canangkan Zona Integritas Antikorupsi

Ketiga terdakwa terbukti melanggar Pasal 39 ayat (1) jo Pasal 43 ayat (1) UU RI No 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2000 jo UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Ditanya terkait kasus pengemplang pajak yang sedang terjadi di PN Medan. Kepala Bidang P2 Humas Ditjen Pajak, Dwi Akhmad Suryadidjaya mengatakan memang kalau penanganan dibidang perpajakan adalah kewenangan dari kami kantor DJP Kanwil Sumut I.

“Pada saat itu, pemberkasan sudah selesai dan terbukti oleh penyidik DJP Kanwil Sumut I. Bahwa yg bersangkutan melakukan penggelapan pajak. Sehingga pada saat pemberkasan kita serahkan kepada kejaksaan untuk diproses lebih lanjut,“ kata Dwi di DJP Kanwil Sumut I, Senin (27/11/2017).

Baca: Anda Punya Harta Tersembunyi? Begini Cara Melapornya pada Petugas Pajak Sebelum Kena Sanksi

"Untuk penuntutan yang jauh lebih rendah dibandingkan vonis sebenarnya itu bukan urusan kami, karena itu sudah diserahkan pada pihak kejaksaan," tambahnya.

Lebih lanjut, ditanya pengemplang pajak bisa bebas berkeliaran dari jeratan pajak karena tidak membayar pajak.

Dwi mengatakan itu bukan lagi menjadi urusan penyidik DJP Kanwil Sumut I. Karena pemberkasan sudah diserahkan pada majelis hakim.

"Penyitaan itu bukan urusan kami lagi, semua sudah kami serahkan ke Pengadilan dan tindak lanjut dari Peradilan. Jadi pada saat ada ganti rugi yang harus dibayarkan ke negara, dan tidak dibayar oleh terdakwa artinya yang berkewajiban untuk mengejar ganti rugi ini kejaksaan," ungkap Dwi.(

Penulis: M.Andimaz Kahfi
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help