Korupsi e KTP

Ditundanya Sidang Praperadilan Setya Novanto Vs KPK Ternyata Sudah Diperkiran Kuasa Hukumnya

Penundaan itu diputuskan oleh Hakim Kusno setelah pihak termohon yakni KPK tidak dapat hadir

Ditundanya Sidang Praperadilan Setya Novanto Vs KPK Ternyata Sudah Diperkiran Kuasa Hukumnya
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Ketua DPR RI Setya Novanto tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (21/11/2017). Setya Novanto diperiksa perdana pasca penahanan dirinya terkait kasus korupsi KTP elektronik. 

TRIBUN-MEDAN.COM- Sidang praperadilan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Setya Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditunda.

Sidang yang harusnya berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017) pukul 09.00 WIB tersebut ditunda hingga minggu depan, Kamis (7/12/2017).

Penundaan itu diputuskan oleh Hakim Kusno setelah pihak termohon yakni KPK tidak dapat hadir dan meminta supaya sidang diundur sampai 3 minggu ke depan.

Permintaan dari KPK tersebut dikirimkan lewat surat bernomor B 887/HK.07.00/56/11/2017 dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa (28/11/2017).

Namun pihak pemohon yakni Setya Novanto yang diwakili oleh kuasa hukumnya keberatan dengan permohonan KPK tersebut dan mengajukan tujuh poin keberatan.

Berikut ini tujuh poin keberatan yang dibacakan oleh ketua tim kuasa hukum, Ketut Mulya Arsana atas permohonan KPK tersebut.

"Terima kasih yang mulia , sehubungan dengan surat permintaan penundaan dari termohon KPK untuk jangka waktu yg sangat lama tiga minggu, maka izinkan kami untuk menyampaikan tanggapan tertulis. Karena hal ini sudah kami perkirakan," ujar Ketut dikutip dari Tribunnews.com.

Poin pertama, mengacu pada pasal 77-83 KUHAP termasuk khusus hukum acaranya diatur dalam 82 KUHAP huruf J yaitu pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 hari hakim harus sudah menjauhkan putusannya.

"Dengan demikian perkara permohonan ini demi hukum dan HAM klien kami. Kami mohon pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan jangka waktu pemeriksaan cepat 7 hari tersebut," ujar Ketut.

Poin kedua, mempertimbangkan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, Ketut meminta hakim mempertimbangkan waktu tiga minggu yang dinilai terlalu lama.

Halaman
123
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help