TribunMedan/

Jalani Sidang Perdana Korupsi Buku Rumah Ibadah, Mantan Kepala BPAD Sumut Tutupi Wajahnya

Pada Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling .

Jalani Sidang Perdana Korupsi Buku Rumah Ibadah, Mantan Kepala BPAD Sumut Tutupi Wajahnya
Tribun Medan/Mustaqim
Mantan BPAD Sumut, Hasangapan Tambunan (kanan baris kedua) beserta enam terdakwa lain saat mendengarkan dakwaan JPU di Ruang Cakra IV Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Senin (4/12/2017) 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Mantan Kepala Badan Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (BPAD) Sumatera Utara, Hasangapan Tambunan terlihat beberapa kali menutupi wajahnya dengan tangan kanannya ketika mendengarkan pembacaan dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pada persidangan yang berlangsung di Ruang Cakra IV Pengadilan Tipikor pada PN Medan, Senin (4/12/2017), Hasangapan beserta enam orang terdakwa lainnya didakwa melakukan ‎tindak pidana korupsi. Pada Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Rumah Ibadah, Pengadaan Buku Perpustakaan Pondok Pesantren, dan Pengadaan Buku Perpustakaan Keliling .

Dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran (TA) ‎2014, senilai Rp 11 miliar.

Adapun enam terdakwa lain yaitu Syahril selaku ketua Panitia Lelang, Gunar Seniman Nainggolan selaku Sekretaris lelang dan Heri Nopianto selaku Direktur CV Indoprima.

Baca: Kepala Tim Penyidikan Kasus Korupsi Alkes Heran 4 Tersangka Ajukan Prapid

Kemudian, Muchamad Chumaidi selaku direktur CV. Multi Sarana Abadi kegiatan pengadaan buku perpustakaan keliling kabupaten/kota di Sumut‎, Rahmat Syah yang menjabat sebagai ‎anggota panitia lelang dan Willian Josua Butar Butar sebagai Wakil Direktur (Wadir) CV. Alpha Omega.

"Para terdakwa, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tindak pidana mana dilakukan Terdakwa," ucap JPU, Adlina.

Lebih lanjut JPU menyebutkan kegiatan ‎pengadaan di BPAD Sumut itu sesuai dengan surat keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/183/KPTS/2014 tanggal 27 Maret 2014.

Baca: Kerjasama Refinancing KPR, Bank Sumut Terima Kucuran Dana Rp 156 Miliar dari SMF

"‎Sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Sumatera Utara ditemukan kerugian negara sebesar Rp. 1.170.788.572,94," ungkap Adlina.

Perbuatan para terdakwa kemudian diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 (1) jo Pasal 18 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.(*)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help