TribunMedan/

BPKD Pematangsiantar Merasa Tidak Dipedulikan soal Izin Reklame, STTC Singgung MoU 1986

'Cocok itu teman-teman pers disuarakan biar kami bisa mendobrak. Sama kami aja gak dipedulikan'

BPKD Pematangsiantar Merasa Tidak Dipedulikan soal Izin Reklame, STTC Singgung MoU 1986
Tribun Medan/Dedy
Gedung PT Sumatra Tobacco Trading Company perusahaan penyumbang Hasil Cukai Tembakau Kota Pematangsiantar 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar, Adiaksa DS Purba buka suara soal keacuhan PT. STTC menyangkut kerja sama izin papan reklame. Dari 14 papan reklame PT. STTC hanya empat yang bayar pajak, selebihnya non-pajak.

"Cocok itu teman-teman pers disuarakan biar kami bisa mendobrak. Sama kami aja gak dipedulikan, pernah kami diundang sama dia ke sana (PT. STTC), tapi saya gak mau. Saya bilang tempat membicarakan kerja sama ya di sini (Kantor BKPD)," beber Adiaksa di ruang kerjanya, Selasa (5/12/2017).

Adiaksa tak menampik saat diwawancarai soal tujuh dari 14 papan reklame PT. STTC berdiri tanpa izin dan tanpa pajak sepeser pun. Awal tahun 2018, BPKD telah mengambil kebijakan tegas untuk mengutip pajak dari setiap reklame PT. STTC.

"2018 kita sudah ambil sikap. Sudah cukup lah massa toleransi itu, karena kan tuntutan target kita tentang pajak papan reklame, dengan adanya kebijakan papan reklame, billboard dan tiang baliho yang melintang menyeberang jalan harus dibongkar. Ya dari mana lagi pajak pendapatan kita," katanya.

Baca: Kapolda Naik Helikopter Saksikan Luasnya Banjir di 7 Kota/Kabupaten, Ini Foto-Fotonya!

Baca: Soal Siswa Siluman, Surat Sanksi Kepsek SMAN2 Sudah Diteken, tapi Tak Kunjung Diserahkan

Meski belum ada pembahasan peninjauan ulang Surat Keputusan Wali Kota 1996 soal izin tujuh papan reklame bersama DPRD, Adiaksa menjelaskan, bahwa Perda terbaru Nomor 6 tahun 2011 Pasal 21 soal retribusi papan reklame tidak otomatis menggugurkan secara hukum perjanjian pada Surat Keputusan Wali Kota tahun 1996.

"Memang suratnya tidak melanggar Perda, ada hal-hal yang menjadi perhatian kita. Misalnya apa yang dibangun itu tidak menggunakan dana Pemko, jadi ada kompensasi buat mereka. Itu lah kebiasaan yang kami ikuti, rentetannya sampai sekarang jadi gratis, ada memang Perda, menyebutkan secara ideal soal dana pajak ke pihak tiga jika dipakai komersial, makanya ada ruang bagi kita berikan kompensasi ke PT. STTC karena mereka bangun tanpa dana Pemko," ujarnya.

"Paham kita, investasi mereka seperti gapura itu kan besar, sampai ratusan juta. Pun begitu tetap kita kenakan pajak nanti 2018. Kita sudah surati. Dengan adanya surat tiga kali sebelumnya yang tidak ditanggapi mereka itu jadi ada alasan kami akan surati penetapan pajak," tukas Adiaksa.

Halaman
12
Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help