TribunMedan/

DPRD Medan Desak Honor Guru Non-PNS Ditampung APBD Tahun Depan

Desakan pengusulan agar guru non PNS (honorer) ditampung dalam APBD Kota Medan tahun anggaran 2018 terus bergulir.

DPRD Medan Desak Honor Guru Non-PNS Ditampung APBD Tahun Depan
tribun medan/ryan juskal
Para pengawas sekolah diterima Komisi B DPRD Medan membahas insentif yang dipotong dengan adanya Perwal Nomor 44 Tahun 2017, Senin (9/10/2017). tribun medan/ryan juskal 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ryan Achdiral Juskal

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Desakan pengusulan agar guru non PNS (honorer) ditampung dalam APBD Kota Medan tahun anggaran 2018 terus bergulir.

Jika beberapa waktu lalu muncul dari politisi senior Golkar, Sabar Syamsurya Sitepu, kali ini turut disuarakan politisi Gerindra, Surianto.

Menurutnya, sudah selayaknya pahlawan tanpa tanda jasa yang berstatus honorer diberikan perhatian yang lebih oleh Dinas Pendidikan atau Pemko Medan.

Pasalnya, tugas dan tanggung jawab yang diemban honorer, tidak jauh berbeda dengan tenaga pendidik lainnya yang berstatus PNS.

Baca: Ini Alasan Polda Sumut Menindak Tegas Setiap Pelaku Narkoba

"Tugas sama, kewajiban mereka (honorer) juga sama, yakni mencerdaskan anak bangsa. Jadi, tidak salah jikalau Pemko Medan memberikan penghargaan lebih kepada guru honor. Masih banyak guru honor yang menerima gaji atau penghasilan jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK)," ungkapnya, Rabu (6/12/2017).

Butong sapaan akrab pria yang duduk di Badan Anggaran DPRD Medan ini merinci, di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemko Medan banyak tenaga honor yang menerima gaji standart UMK. Namun banyak yang tidak mengetahui apa tugas pokok dan fungsinya di dinas tersebut. Berbeda dengan guru honor yang ada di SD Negeri maupun SMP Negeri. Tanpa perintah, mereka sudah tahu apa tugasnya.

"Nah, tidak salah jika untuk anggaran 2018 hingga ke depan, kita fokus pada memperjuangkan masa depan guru honor. Mereka juga manusia, butuh keinginan dasar yang harus mereka penuhi. Jangan anggaran Pemko Medan habis, hanya untuk menggaji honor-honor yang kurang jelas tupoksinya," sindir pria yang juga pernah menjabat Ketua Komisi B DPRD Medan ini.

Surianto mengakui jika nantinya anggaran yang dimiliki Pemko Medan tidak akan cukup untuk menggaji seluruh guru honor yang ada. Akan tetapi masih bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemko Medan. Begitupun ia mengingatkan agar dinas terkait memverifikasi guru honorer yang ada.

"Verifikasi aja dulu semua guru honor yang ada. Kalau anggaran cukup, masih bisa dibuat klasifikasi guru honor yang seperti apa pantas menerima gaji sesuai UMK," pungkasnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Hasan Basri, mengaku sangat memahami apa yang dirasakan guru honor di Kota Medan. Dikatakan, usulan tersebut sudah masuk dalam pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Saat ini yang diusulkan masih guru sekolah negeri saja. Mereka yang akan menerima sesuai UMK. Juga sedang diatur tata cara dan sistem penerimaannya. Tapi yang diutamakan bagi yang mengajar lebih dari dua tahun. Akan ada seleksi pastinya. Sebab ada 1.860 guru honor SD dan SMP pada sekolah negeri. Dan nantinya seleksi berdasarkan pada masa kerja serta kualifikasi pendidikannya. Begitupun kita berpatokan pada dana yang ada di Pemko Medan," terangnya.(*)

Penulis: Ryan Achdiral Juskal
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help