TribunMedan/

Ini Jawaban Menohok Menteri Basuki Buat Anggota DPR yang Tuding Jalan Tol Dikuasai 'Aseng'

Menteri Basuki Hadimuljono menampik isu terkait rencana penjualan tol guna mencari dana untuk membangun proyekinfrastruktur lainnya.

Ini Jawaban Menohok Menteri Basuki Buat Anggota DPR yang Tuding Jalan Tol Dikuasai 'Aseng'
Tribun Medan/Risky Cahyadi
Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono berbincang saat peresmian Jalan Tol Kualanamu-Tebingtinggi, Jumat (14/10/2017). 

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA-Pemerintah menampik isu terkait rencana penjualan tol guna mencari dana untuk membangun proyekinfrastruktur lainnya. Meski demikian, pemerintah menyiapkan beragam skema pembiayaan agar target pembangunan infrastrukturdapat tercapai.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dibutuhkan investasi sekitar Rp 260 triliun hingga Rp 300 triliun untuk merealisasikan target pembangunan jalan tol.

"APBN sebagai dukungan pemerintah tidak lebih dari 7 persennya," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Rabu (6/12/2017).

Untuk mengatasi persoalan financial gap infrastruktur, pemerintah melaksanakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Dengan KPBU, ada beragam manfaat yang diperoleh. Mulai dari transfer pengetahuan, project delivery yang tepat waktu, potensi investasi bagi daerah saat proyek telah rampung, serta berbagi risiko.

"Kalau jalan tol ini meleset, bukan hanya BUMN atau pengelolanya, tapi juga Kementerian PUPR dan Komisi V akan dianggap tidak perform (oleh masyarakat). Dengan adanya KPBU, penghematan APBN bisa dibawa ke daerah lain yang lebih membutuhkan government direct investment," kata dia.

Sejauh ini, ada 43 ruas tol yang masuk ke dalam proyek strategis nasional (PSN) dengan investasi yang dibutuhkan senilai Rp 421 triliun.

Dari investasi itu, 30 persen di antaranya merupakan ekuitas badan usaha jalan tol (BUJT) dan 9 persen merupakan dukungan pemerintah yang bersumber dari APBN maupun pinjaman yang dilakukan pemerintah guna menaikkan internal rate of return (IRR).

Dalam hal ini, Basuki mencontohkan, pinjaman yang bersumber dari Pemerintah China atau loan China yang sering dituding "aseng".

"Kalau mengacu kalimat Pak Sungkono (anggota Komisi V), itu semua ruas ada 'aseng'-nya. Itu mungkin beliau terlalu emosi atau semangat. Hanya Kualanamu, Manado-Bitung, Samarinda-Balikpapan, dan Solo Ngawi. Satu lagi Cisumdawu," kata Basuki.

Halaman
12
Editor: Liston Damanik
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help