TribunMedan/

Pengamat Ini Singgung Hubungan Jokowi dan Calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto di Masa Lalu

Pengamat Hukum Tata Negara, Syamsuddin Radjab, mengatakan bahwa terpilihnya Marsekal

Pengamat Ini Singgung Hubungan Jokowi dan Calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto di Masa Lalu
Tribunnews/Herudin
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto 

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Pengamat Hukum Tata Negara, Syamsuddin Radjab, mengatakan bahwa terpilihnya Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI bukanlah keberuntungan semata.

Syamsuddin menegaskan jika terpilihnya Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) itu gabungan antara prestasi, dedikasi, relasi dan takdir.

Ia menjelaskan bahwa Marsekal Hadi Tjahjanto merupakan perwira tinggi TNI AU yang memiliki visi jauh ke depan.

"Ia dapat membawa TNI menemukan khittahnya sebagai TNI yang profesional, mandiri dan modern," ujar Syamsuddin, melalui pesan singkat, Rabu (6/12/2017).

Direktur Jenggala Center ini juga melihat jejak rekam Marsekal Hadi Tjahjanto sejauh ini belum memiliki celah dan memiliki prestasi yang baik.

Baca: Jokowi Tunggu Proses di DPR Selesai, Baru Lantik Hadi sebagai Panglima TNI

Keberuntungan terbaik Marsekal Hadi, kata Syamsuddin, tidak dapat dilepaskan dari hubungannya dengan Presiden Jokowi di masa lalu.

Ia menilai hubungan itu terjalin tatkala Jokowi masih menjabat sebagai Walikota Solo dan Hadi sebagai Komandan Lanud Adi Soemarno di Solo.

Selain reputasi dan prestasinya di lingkup TNI AU, kedekatan Jokowi dan Marsekal Hadi itu tidak relevan jika dikaitkan secara politik saat ini.

Hal itu karena seharusnya para pejabat publik saling kenal secara personal, maupun hubungan antar kelembagaan agar pemerintahan berjalan baik dan lancar dengan koordinasi antar instansi.

"Jadi jika saat ini, Presiden Jokowi memilih Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI baru, itu gabungan antara prestasi, dedikasi, relasi dan takdir," ungkap Syamsuddin.

Lebih lanjut, pertimbangan konsensus 'giliran' jabatan panglima TNI diantara tiga matra; darat, laut dan udara, juga berperan.

Sebenarnya, kata Syamsuddin, Matra Udara yang dapat giliran di masa panglima Gatot sekarang, tetapi SBY lebih memilih Matra Darat jadinya jatah Angkatan Udara terlewatkan.

"Tetapi sekali lagi itu konsensus agar jabatan panglima tidak dimonopoli oleh Matra tertentu dan itu baik agar tidak menimbulkan kecemburuan dikalangan militer," tandasnya.

Editor: Silfa Humairah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help