Home »

News

» Jakarta

Korupsi e KTP

Wali Kota Solo Minta KPK Perjelas Status Ganjar, KPK Pastikan Nama 3 Politisi PDI-P Tetap Ada!

KPK masih pada dugaan bahwa tiga nama itu sebagai pihak yang diperkaya dari proyek e-KTP.Jadi, KPK pastikan nama itu tetap ada.

Wali Kota Solo Minta KPK Perjelas Status Ganjar, KPK Pastikan Nama 3 Politisi PDI-P Tetap Ada!
kolase Tribun Medan/Antara/Akbar Nugroho Gumay
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) didampingi Juru Bicara Febri Diansyah (kiri) menyampaikan keterangan terkait penetapan tersangka baru kasus korupsi KTP Elektronik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/11). KPK resmi menetapkan kembali Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP Elektronik. 

TRIBUN-MEDAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memastikan nama tiga politisi PDI-P yang disebut-sebut hilang dalam dakwaan tersangka kasus dugaan kprupsi proyek e-KTP, Setya Novanto, ada dalam rangkaian kasus itu.

KPK masih pada dugaan bahwa tiga nama itu sebagai pihak yang diperkaya dari proyek e-KTP.

"Beberapa pihak yang diduga diperkaya dari proyek e-KTP ini, yang disebut oleh pihak SN sebagai nama yang hilang, tetap masih ada," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui keterangan tertulis, Rabu (20/12/2017).

KPK mengelompokkan nama-nama pihak yang diduga menerima aliran dana e-KTP berdasarkan profesi.

Mantan Ketua DPR Setya Novanto usai pemeriksaan di KPK, Selasa (19/12/2017).
Mantan Ketua DPR Setya Novanto usai pemeriksaan di KPK, Selasa (19/12/2017).(Kompas.com/Robertus Belarminus)

Untuk total uang yang diduga diterima sejumlah anggota DPR dari proyek e-KTP  senilai 12,8 juta dollar AS dan Rp 44 miliar.

Nama para anggota DPR yang menikmati uang e-KTP itu akan diungkap di persidangan.

"Sejumlah anggota DPR itu nanti akan dirinci di persidangan sesuai kebutuhan pembuktian," ujar Febri.

Hilang

Sebelumnya, pengacara Novanto, Maqdir Ismail, mengatakan, tiga nama yang hilang dalam dakwaan kliennya adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey.

Saat proyek e-KTP berjalan, Yasonna dan Ganjar merupakan anggota Komisi II DPR. Sementara Olly merupakan unsur pimpinan Badan Anggaran DPR.

Halaman
1234
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help