Edisi Cetak Tribun Medan

Anggota Dewan Marah Boikot Sidang, Tidak Hadir Hingga Malam

Pelaksanaan sidang paripurna DPRD Medan dengan agenda pembahasan finalisasi Rancangan Anggaran

Anggota Dewan Marah Boikot Sidang, Tidak Hadir Hingga Malam
Tribun Medan/ Tommy Simatupang
Kantor DPRD Medan, Jumat (22/7/2016). 

TRIBUN - MEDAN.COM- Pelaksanaan sidang paripurna DPRD Medan dengan agenda pembahasan finalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Medan 2018, mesti ditunda dua kali dan akhirnya berlangsung jam tujuh malam.

Padahal, rapat ini dijadwalkan digelar pukul 10.00 WIB. Sebelumnya, panitia menunda sidang hingga pukul 14.00. Namun sampai batas waktu ditentukan, tak ada satu pun anggota dewan yang datang. Seluruh kursi di ruang rapat paripurna gedung DPRD Medan, Jl Maulana Lubis, kosong. Termasuk kursi-kursi pimpinan dewan.

Anggota Komisi B DPRD Medan, Irsal Fikri mengatakan, pada Tribun mengatakan para anggota dewan memang menolak untuk menghadiri sidang lantaran tidak diakomodirnya usulan mereka RAPBD.

"Kita tidak senang dengan sikap Pemko Medan. Ini (ketidakhadiran dalam rapat sesuai jadwal) merupakan salah satu bentuk kemarahan kami. Kalau mau dibilang boikot, iya, boleh dibilang begitu. Anggota dewan tidak hanya tukang stempel. Kami mengusulkan dan kami ingin usul itu diakomodir," kata Irsal dengan nada bicara tinggi.
Usulan itu, sebut Irsal, adalah usulan-usulan yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Di antaranya gaji guru honorer, peserta bebas BPJS, bilal mayit dan lainnya.

"Kita minta dialokasikan ke kesra, ternyata tidak dimasukkan. Ini yang sedang kita dibahas sekarang, makanya ada keterlambatan. Ini kepentingan masyarakat Kota Medan, lho. Khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi tidak masalah (rapat) ditunda. Untuk apa cepat kalau tidak diakomodir," katanya
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan, Abdul Rani, membenarkan penyebab penundaan finalisasi dikarenakan belum tuntasnya pembahasan bersama antara Komisi B dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta bagian Sosial, Pendidikan dan Keagamaan Setdako Medan.

"Terutama karena tidak tertampungnya anggaran untuk penambahan kuota peserta bantuan iuran BPJS Kesehatan di Dinkes Medan, sebanyak 75 ribu orang. Padahal ini, kan, untuk kepentingan masyarakat Kota Medan juga," katanya.

Menurut Abdul Rani, penambahan menyangkut hak masyarakat mendapat jaminan kesehatan, melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS). Sebelumnya, sudah disepakati saat Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD 2018.

"Tapi sayangnya alokasi itu justru tidak ada masuk. Di Disdik Medan juga tidak diakomodir untuk gaji guru honorer. Lalu di Bagian Sosial, Pendidikan dan Keagamaan, tidak ada dimasukkan usulan untuk honor guru maghrib mengaji, guru sekolah minggu, sintua, ustad dan ustazah serta bilal mayit," katanya.
Minimalnya, lanjut Rani, ada solusi dari Pemko melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menampung usulan dewan.

"Kita enggak minta semua bisa ditampung. Pemko-lah yang tahu bagaimana teknisnya itu. Apakah digeser atau dialihkan ke yang lain. Setidaknya bisa masuk untuk 35 ribu orang, lalu di P-APBD 2018 ditambah 40 ribu lagi, ya, enggak masalah. Cuma janganlah sama sekali enggak masuk, itu yang kita sesalkan. Karena bagaimanapun program ini sudah berjalan," katanya.

Anggota Banggar lain, Paul Mei Anton, berpendapat senada. "Kami enggak masalah tidak terima gaji selama enam bulan, asal Pemko mau mendengarkan aspirasi terhadap kepentingan masyarakat. Biar Pemko juga tahu bahwa jangan suka-sukanya memasukkan anggaran yang belum tentu perlu untuk rakyat," ujarnya.
Sekretaris TAPD Kota Medan, Wiriya Alrahman, membantah finalisasi R APBD ditunda karena ada pembahasan yang buntu antara Komisi B dengan SKPD Pemko. Wirya mengatakan finalisasi R APBD sudah selesai dibahas dan bisa segera dilaksanakan.

Halaman
12
Editor: Silfa Humairah
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved