TERUNGKAP! Ternyata Videotron PT Djarum di Siantar Tak Punya Izin dari Dinas PMPTSP

Videotron terbentang di Jalan Sudirman-Jalan Merdeka, Siantar Barat ini ternyata tidak memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal

TERUNGKAP! Ternyata Videotron PT Djarum di Siantar Tak Punya Izin dari Dinas PMPTSP
Tribun Medan/Dedy
Videotron dipakai iklan produk tembakau MLD, PT Djarum di Kawasan Tanpa Rokok, di Jalan Sudirman-Jalan Merdeka, Selasa (19/12/2017) 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Videotron milik Multigrafindo melanggar Surat Edaran Walikota dan Perda nomor 6 Pasal 21 dan 22 Kota Pematangsiantar. Videotron dipakai mengiklankan produk tembakau PT Djarum di Kawasan Tanpa Rokok.

Videotron terbentang di Jalan Sudirman-Jalan Merdeka, Siantar Barat ini ternyata tidak memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP, sebelumnya Dinas Perizinan). Dan lokasi videotron merupakan zona merah, Kawasan Tanpa Rokok.

Kadis PMPTSP, Agus Salam dikonfirmasi terkait berdirinya videotron yang melanggar Perda dan Surat Edaran Walikota mengatakan tidak ada memberikan izin. Ia juga mengaku tahu bahwa Jalan Sudirman-Jalan Merdeka dilarang adanya layanan iklan tembakau.

"Gak ada izinnya. Gak ada kok," ujarnya singkat, Jumat (5/1/2017) sembari menjelaskan akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Di antaranya Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pematangsiantar.

Baca: Perempuan Beranak Satu Nekat Habisi Nyawa Suaminya Sendiri, Hajija: Saya Menyesal

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Adiaksa DS Purban mengarahkan agar permasalah videotron ilegal dipertanyakan ke Dinas Perizinan. Terkait masalah besaran pajak yang diterima, ia menyarankan menanyakan kepada Kabid Pendapatan, Dani Lubis.

Kabid Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Dani Lubis menjelaskan bahwa pihaknya selama ini seperti disepelekan.

Hal ini terkait sistem kebijakan pendirian videotron atau papan reklame, yang sesuai Perda nomor 6 Pasal 21 dan 22 harus terlebih dahulu membayar pajak untuk didirikan. Namun kenyataan, Dinas PMPTSP memberikan izin mendirikan kepada pihak pemilik videotron.

Baca: Aneh! Pemko Siantar Izinkan Berdirinya Videotron PT Djarum di Zona Bebas Iklan Rokok

"Sesuai Perda nomor 6 Pasal 22 ayat 6 soal pendirian media pelayanan iklan harusnya bayar pajak terlebih dahulu ke kami (BPKD) baru mengurus izinnya ke Dinas Perizinan. Tapi kenyataannya malah terbalik kan?," kata Dani Lubis.

Dani juga membeberkan bahwa lokasi videotron merupakan Kawasan Tanpa Rokok sesuai Surat Edaran Walikota Nomor 503/3729/VI/2017, perihal larangan iklan produk tembakau ada di tujuh Jalan Utama yang dilarang. Di antaranya Jalan Jendral Sudirman, Jalan Sutomo, Jalan Ahmad Yani, Jalan Kapt. MH Sitorus, Jakan H Adam Malik, Jalan Kartini, dan Jalan Merdeka.

"Itu kan ada Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR), Izin Penyelenggaraan Reklame, Izin Teknis Reklame. Nah itu sesuai Perda Nomor Pasal 22 ayat bisa keluar kalau sudah menyelesaikan pembayaran pajak," jelas Dani Lubis.

Sebelumnya, Kasatpol PP, Robert Samosir diwawancarai mengatakan, pihaknya tidak berani membongkar paksa meski pun beberapa kali sudah protes soal videotron rokok ke dinas pemberi izin dan rekomendasi.

"Gak berani kalau gak ada surat pembongkaran, cepat-cepatlah perizinan keluarkan suratnya. Itu videotron sudah bolak balik saya bilang, yang taat pajak lah katanya tapi entah mana pajaknya. Itu juga gak boleh berdiri di situ. Nanti itu akan kita tindaklanjuti itu. Makanya itu lah bro, bingung aku yang kerja ini," ungkap Robert Samosir.

Penulis: Dedy Kurniawan
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved