Pilgub Sumut 2018

Tolak Pasangan Djarot-Sihar, Ketua DPW PPP Sumut Larang Kader Mundur, Ini Alasannya

Yulizar mengatakan, pihaknya menolak mengusung sosok yang tidak beragama Islam.

Tolak Pasangan Djarot-Sihar, Ketua DPW PPP Sumut Larang Kader Mundur, Ini Alasannya
TRIBUN MEDAN/Nanda F Batubara
Ketua DPW PPP Sumut Yulizar Parlagutan Lubis di Kantor DPW PPP Sumut Jalan Raden Saleh, Medan, Kamis (11/1/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda F. Batubara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Meski pun menolak pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus, Ketua DPW PPP Sumut Yulizar Parlagutan Lubis melarang jajarannya untuk mengundurkan diri.

Menurut dia, pengunduran diri justru akan dianggap banci.

"Tidak ada yang saya izinkan mengundurkan diri. Kalau perlu tambah. Kalau kita mau perang, kita harus banyak. Kalau mundur berarti banci," kata Yulizar di Kantor DPW PPP Sumut Jalan Raden Saleh, Medan, Kamis (11/1/2018).

Seperti diketahui, DPP PPP berkoalisi dengan DPP PDIP untuk mengusung pasangan Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus sebagai Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2018-2023.

Baca: Bejat! Menyaru Jadi Polisi, 3 Pria P3rkosa Bergilir Wanita Belia di Belakang Ruko

Baca: Saran IDI Ini Penting, Yang Mau Tes Kesehatan, Jangan Berhubungan Seksual Dulu!

Namun, penolakan datang dari DPW PPP Sumut. Mereka menolak pasangan itu karena alasan agama. Yulizar mengatakan, pihaknya menolak mengusung sosok yang tidak beragama Islam.

Sedangkan pasangan Djarot yang ditawarkan PDIP, Sihar Sitorus, beragama Kristen.

Selain melarang jajarannya untuk mengundurkan diri, Yulizar juga melarang mereka untuk membakar bendera partai.

"Jangan bakar bendera partai. Partai ini didirikan oleh para ulama dengan tumpah darah," katanya.

Yulizar mengatakan, DPW PPP Sumut beserta seluruh jajaran DPC PPP se Sumut, tetap menolak keputusan DPP PPP.

Namun meski menolak, Yulizar mengatakan pihaknya tidak akan mengambil sikap apapun, kecuali menunggu DPP PPP memberi penjelasan kepada pihaknya atas keputusan tersebut.

"Kita tabayyun, kami minta DPP menjelasakan ini. Apakah ada fatwa yang kami tidak sampai ke situ," katanya.(nan/tribun-medan.com)

Penulis: Nanda Fahriza Batubara
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved