Home »

Sumut

Wali Kota Sibolga Dua Kali Mangkir, Kejati Sumut Jadwalkan Lagi Pemanggilan

Adapun pemanggilan terakhir yang tidak dipenuhi politisi Partai Golkar itu pada akhir Desember 2017 lalu

Wali Kota Sibolga Dua Kali Mangkir, Kejati Sumut Jadwalkan Lagi Pemanggilan
Tribun Medan / Azis
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara kembali akan menjadwalkan pemanggilan terhadap Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk.

Sebelumnya, Syarfi diketahui telah dua kali tak memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Adapun pemanggilan terakhir yang tidak dipenuhi politisi Partai Golkar itu pada akhir Desember 2017 lalu dengan alasan tak bisa meninggalkan pekerjaan.

Pemanggilan orang nomor satu di Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga itu terkait kasus dugaan korupsi rigid beton jalan di Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang disebut merugikan keuangan negara sebesar Rp 10 miliar.

Baca: Bejat! Menyaru Jadi Polisi, 3 Pria P3rkosa Bergilir Wanita Belia di Belakang Ruko

Baca: Yulizar Parlagutan Tidak Dicopot Sebagai Ketua DPW PPP, tapi Hanya Digantikan Sementara

"Kita koordinasi dulu untuk melakukan pemanggilan ketiga agar tidak ada lagi alasan tidak dapat hadir. Tapi kita pastikan dalam bulan ini kita panggilan Syarfi,"kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sumut, Sumanggar Siagian, Kamis (11/1/2018).

Hal itu dilakukan untuk menghindari ketidakhadiran Syarfi dalam pemanggilan ketiga ini, maka Kejati Sumut terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada orang nomor satu di Sibolga tersebut.

"Kita tidak mau dia tidak hadir lagi. Makanya kita koordinasi dulu untuk melayangkan panggilan ketiga," jelasnya.

Lebih lanjut, Sumanggar menjelaskan dalam pemanggilan itu, Syarfi akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tiga tersangka yang menjadi bawahannya di Pemko Sibolga.

"Dipanggil penyidik agar menjadi saksi untuk tiga tersangka yaitu Kadis PU Sibolga, Marwan Pasaribu, Ketua Pokja, Rahman Siregar dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)‎, Safaruddin Nasution," ungkap mantan Kasipidum Kejari Binjai itu.

Untuk diketahui, penyidik Pidsus Kejati Sumut sudah menetapkan 13 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi di Dinas PU Kota Sibolga, yang anggarannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan usulan daerah yang tertuang dalam DPA Dinas PU Sibolga TA 2015 senilai Rp 65 miliar dan diketahui merugikan keuangan negara sebesar Rp 10 miliar.

Para tersangka terdiri dari 10 orang rekanan dan 3 orang tersangka lainnya berasal dari Dinas PU Kota Sibolga, termasuk ‎Kadis PU Sibolga, Marwan Pasaribu.

Tindak pidana korupsi pada pemerintahan Kota Sibolga ini terkait dengan laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan 13 kontrak peningkatan Hotmix menjadi Perkerasan Beton Semen (Rigid Beton).(cr8/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help