TribunMedan/

Hendaknya Pemko Tiru Jam Operasional Kendaraan di Penang

Pengamat Transportasi Sumut, Medis Sejahtera Surbakti mengatakan, Pemko Medan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan

Hendaknya Pemko Tiru Jam Operasional Kendaraan di Penang
Tribun Medan / Akbar
Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Muhammad Saleh mengempiskan ban Angkot karena parkir sembarangan, Kamis (23/11/2017). 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pengamat Transportasi Sumut, Medis Sejahtera Surbakti mengatakan, Pemko Medan dan Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan perlu melakukan pembahasan lebih lanjut, untuk menemukan solusi terbaik permasalahan angkutan saat ini.

"Makanya saya pikir, perlu kembali duduk bersama antara pemerintah daerah setempat, dengan Organda. Sehingga kepadatan volume kendaraan dan lalu lintas tidak terjadi lagi, terutama saat jam-jam sibuk," ujarnya Jumat (12/1).

Medis mencontohkan seperti pengaturan jam operasional kendaraan di Penang, Malaysia. Dikatakannya, saat jam-jam sibuk, Bus Rapid Penang itu jalannya bergandengan. Artinya ada banyak bus yang dioperasikan buat mengangkut penumpang.

"Ya, di sana di saat banyak orang, banyak bus yang lewat. Namun ketika di luar jam sibuk, hanya dua atau tiga bus saja yang beroperasi. Ada pengaturan operasional di situ. Kalau di sini tidak ada pengaturan operasional, hanya kuota saja. Jadi memang harus ada pengaturan operasional dalam rangka berkurangnya jumlah angkutan kota saat ini," katanya.

Menurutnya pemerintah dinilai harus kreatif, dalam menentukan koridor serta akses untuk mengangkut penumpang. Sehingga tidak tumpang tindih dengan transportasi berbasis aplikasi.

Apalagi, lanjutnya, dengan kehadiran angkutan berbasis aplikasi yang tidak punya rute, jam tayang dan kapan mau pakai tinggal panggil (order) via aplikasi, membuat volume kendaraan menumpuk dan mengakibatkan kemacetan.

"Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa harus ada kreativitas baru dari Organda dibantu pemerintah setempat dalam hal ini. Karena (kehadiran angkutan online) itu sesuatu yang sudah diprediksi sebelumnya," ucap Ketua Departemen Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara (USU) ini.

Terkait dengan berkurangnya jumlah unit angkutan kota di Medan, seiring dengan hadirnya angkutan online, Medis menyarankan butuh perhatian bersama antar stakeholder terkait. Semua stakeholder, harus mendudukkan peraturan yang ada, dalam rangka azas keadilan bagi objek yang terkait pada regulasi dimaksud.

"Yang saya tahu sudah ada pembagian kuota (taksi online) per daerah di Indonesia. Seperti di Jawa Barat juga tiga hari lalu sudah tetapkan kuota. Kita pun di sini saya tahu sudah. Tapi bagaimana kita mengawasi itu (tak terjadi penambahan kuota)?" sebutnya.

Ke depan, sambungnya, perlu kesungguhan semua pihak dalam pengawasan jumlah kuota ini. Sehingga azas keadilan dapat terwujud dan tidak terjadi prilaku kanibalisme di lapangan.

"Saya contohkan lagi seperti di Lampung. Di sana mereka dibantu pihak ITB untuk membuat sebuah sistem mengenai transportasi online. Bedanya di sana antara Organda, pemerintah dan penyelenggara aplikasi bisa duduk bersama dan bersepakat," katanya.

Atas dasar itu pula, Medis kembali menyarankan bahwa Organda di wilayah ini perlu menghitung ulang armada yang aktif. Kemudian memahami betul pada saat jam-jam sibuk berapa unit angkutan yang mesti dioperasikan.

"Tapi di luar itukan paling 20 sampai 30 persen saja ada penumpang (terisi). Jadi sebetulnya tidak efektif angkutan kota kita ini," katanya. (*)

Editor: Muhammad Tazli
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help