TribunMedan/

Pasangan Harum Tak Bisa Lengkapi Syarat, Bawaslu Sumut: Anak ke Sekolah Saja Bawa Ijazah

Ketua Panitia Pengawas Pemilih Kabupaten Dairi, Jadi Surirang Berutu mengaku akan menerima laporan tersebut.

Pasangan Harum Tak Bisa Lengkapi Syarat, Bawaslu Sumut: Anak ke Sekolah Saja Bawa Ijazah
TRIBUN MEDAN/Tommy Simatupang
Paslon Harungguan Sianturi-Umar Ujung saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dairi, Rabu (10/1/2018) malam. Berkas pendaftarannya pun ditolak. 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Tommy Simatupang

TRIBUN-MEDAN.COM, SIDIKALANG - Pasangan bakal calon bupati - wakil bupati jalur perseorangan Kabupaten Dairi, Harungguan Sianturi-Umar Ujung (Harum) berencana menggugat KPU ke Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Kabupaten Dairi besok (13/1/2018) pagi.

Bahkan, paslon yang gagal mendaftar karena tak mampu menunjukkan surat sedang mengajukan LHKPN dari KPK, pajak, visi misi, dan pas foto mengaku telah mendatangi KPU Sumut dan Bawaslu Sumut.

Ketua Panitia Pengawas Pemilih Kabupaten Dairi, Jadi Surirang Berutu mengaku akan menerima laporan tersebut.

Namun, pihak Panwaslih akan melakukan kajian terlebih dahulu.

Lalu, memutuskan sengketa tersebut dapat naik atau tidak.

Baca: Daftar Pemilih Kabupaten Dairi Naik 30 Ribu, KPU Targetkan Partisipasi 78 Persen

"Ketika pendaftaran kemarin kita melihat langsung. Memang, kekurangan itu kan penting dilengkapi, kami melihat itu kesalahan paslon"ujar Jadi, Jumat (12/1/2018).

Sementara, Ketua Bawaslu Sumut, Syafrida Rasahan mengaku tak ada menerima tamu dari tim Harum. Begitu juga dengan Ketua KPU Sumut, Mulia Banurea.

Saat disinggung tentang kegagalan paslon Harum karena faktor tersebut, Syafrida mengungkapkan sesuai peraturan KPU Pasal 42 Paslon dapat diberikan waktu lima hari, jika berkas tersebut sedang dalam pengajuan.

Namun jika tidak, Syafrida jelas menilai hal itu kesalahan paslon.

Baca: KPU Nilai Paslon Harum Lakukan Kesalahan Fatal, Panwas: Kita Terima Gugatannya

"Contohnya kita mau sekolah, kan, harus dibawa ijazah. Nah, gimana mau masuk sekolah kalau ijazah pun tak dibawa. Seperti itulah,"ujarnya.

Sementara, komisioner Bidang Teknis, Freddy Sinaga menjelaskan kekurangan passlon tersebut mengecilkan peluang dapat menggugat.

"Kekurangan yang mereka tunjukkan tak bisa dijadikan bukti sedang mengajukan. Hanya email yang ditujukkan. Pajak juga yang ditunjukkan tahun 2017 bukan lima tahun,"pungkasnya.(*)

Penulis: Tommy Simatupang
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help