Setelah 45 Tahun Emasnya Dikeruk, Akhirnya Pemprov Papua Kuasai 10 Persen Saham Freeport

Pertama, PT Freeport Indonesia sepakat sahamnya sebesar 51 persen dikuasai Indonesia.

Setelah 45 Tahun Emasnya Dikeruk, Akhirnya Pemprov Papua Kuasai 10 Persen Saham Freeport
KOMPAS.COM
LOKASI penambangan PT Freeport Indonesia dilihat dari atas. 

TRIBUN-MEDAN.COM - Setelah 45 tahun PT Freeport Indonesia beroperasi di tanah Papua, pada Jumat (12/1/2018) kemarin, dipastikan 10 persen sahamnya akan jadi hak pemerintah di Papua setelah divestasi saham terlaksana.

Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) selaku induk holding BUMN pertambangan, masih memproses kesepakatan dengan Freeport, di mana 51 persen sahamnya nanti didivestasi atau dialihkan untuk Indonesia.

Freeport Indonesia Inc menandatangani Kontrak Karya I pada 1967. Namun Kontrak Karya selama 30 tahun ini dihitung sejak beroperasi tahun 1973.

Kepastian 10 persen saham Freeport untuk Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika, tempat Freeport beroperasi, ditandai dengan penandatanganan perjanjian antara pemerintah pusat dan Papua di gedung Kementerian Keuangan, kemarin.

Dari perjanjian tersebut, disepakati juga 10 persen saham Freeport milik Papua akan dikelola oleh PT Inalum dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Papua.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan telah membentuk BUMD khusus untuk mengelola 10 persen saham Freeport yang menjadi hak mereka, setahun yang lalu.

BUMD yang dimaksud bernama PT Papua Divestasi Mandiri, yang nantinya akan memanfaatkan kepemilikan saham untuk kesejahteraan masyarakat Papua.

"Ini kan sejak Freeport ada di Papua, baru kali ini pemerintah beri kepercayaan kepada rakyat. Itu yang utama dan harus dibanggakan," kata Lukas usai acara penandatanganan perjanjian.

Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin yang turut hadir dalam acara tersebut menjelaskan, pihaknya bersama Pemprov Papua dan Pemkab Mimika akan membahas lebih lanjut teknis pengelolaan 10 persen saham Freeport.

Namun, yang pasti, saham itu akan digunakan untuk mengembalikan hak atas wilayah warga di sana dan menyejahterakan mereka yang selama ini terdampak kegiatan Freeport. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dan perwakilan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika memperlihatkan dokumen perjanjian divestasi saham PT Freeport Indonesia yang telah ditandatangani di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018).
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan dan perwakilan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Timika memperlihatkan dokumen perjanjian divestasi saham PT Freeport Indonesia yang telah ditandatangani di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/1/2018).(KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA )
Halaman
12
Editor: Tariden Turnip
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help