Dinas Peizinan Permasalahkan Videotron Ilegal

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Adiaksa DS Purba mengatakan, permasalahaan videotron ilegal dipertanyakan ke Dinas Perizinan.

Dinas Peizinan Permasalahkan Videotron Ilegal
Tribun Medan/Dedy
Videotron dipakai iklan produk tembakau MLD, PT Djarum di Kawasan Tanpa Rokok, di Jalan Sudirman-Jalan Merdeka, Selasa (19/12/2017) 

TRIBUN-MEDAN.com, SIANTAR - Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Adiaksa DS Purba mengatakan, permasalahaan videotron ilegal dipertanyakan ke Dinas Perizinan. Terkait masalah besaran pajak yang diterima dari keberadaan videootron, ia mengtaalkana menyarankan menanyakan kepada Kabid Pendapatan, Dani Lubis, Jumat (5/1).

Kabid Pendapatan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Dani Lubis menjelaskan bahwa pihaknya selama ini seperti disepelekan. Hal ini terkait sistem kebijakan pendirian videotron atau papan reklame, yang sesuai Perda nomor 6 Pasal 21 dan 22  harus terlebih dahulu membayar pajak untuk didirikan. Namun kenyataan, Dinas PMPTSP memberikan izin mendirikan kepada pihak pemilik videotron. 

"Sesuai Perda nomor 6 Pasal 22 ayat 6 soal pendirian media pelayanan iklan harusnya bayar pajak terlebih dahulu ke kami (BPKD) baru mengurus izinnya ke Dinas Perizinan. Tapi kenyataannya malah terbalik kan," kata Dani Lubis. 

Baca: BURONAN,Jaksa Kejar Dua Rekanan Disperindag terkait Pengadaan Videotron

Dani juga membeberkan bahwa lokasi videotron merupakan Kawasan Tanpa Rokok sesuai Surat Edaran Walikota Nomor 503/3729/VI/2017, perihal larangan iklan produk tembakau ada di tujuh Jalan Utama yang dilarang. Di antaranya Jalan Jendral Sudirman, Jalan Sutomo, Jalan Ahmad Yani, Jalan Kapt. MH Sitorus, Jakan H Adam Malik, Jalan Kartini, dan Jalan Merdeka. 

"Itu kan ada  Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR), Izin Penyelenggaraan Reklame, Izin Teknis Reklame. Nah itu sesuai Perda Nomor Pasal 22 ayat bisa keluar kalau sudah menyelesaikan pembayaran pajak," jelas Dani Lubis.

Sebelumnya, Kasatpol PP, Robert Samosir diwawancarai mengatakan, pihaknya tidak berani membongkar paksa meski pun beberapa kali sudah protes soal videotron rokok ke dinas pemberi izin dan rekomendasi.

Baca: Videotron Iklan Rokok Langgar Perda Berdiri di Siantar, Kabid Pendapatan Berang

"Gak berani kalau gak ada surat pembongkaran, cepat-cepatlah perizinan keluarkan suratnya. Itu videotron sudah bolak balik saya bilang, yang taat pajak lah katanya tapi entah mana pajaknya. Itu juga gak boleh berdiri di situ. Nanti itu akan kita tindaklanjuti itu. Makanya itu lah bro, bingung aku yang kerja ini," ungkap Robert Samosir. (*)

Editor: Truly Okto Hasudungan Purba
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help