Kasus Dugaan Korupsi Ngendap di Kejari Tobasa, Praktisi Hukum Sebut Penyidik Tidak Profesional

Plt Kasi Pidsus Kejari Tobasa, Eduward Sibagariang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara tidak bisa digunakan sebagai alat bukti.

Kasus Dugaan Korupsi Ngendap di Kejari Tobasa, Praktisi Hukum Sebut Penyidik Tidak Profesional
Sahala Saragi bersama rekannya dari FPT mengangkat kartu merah sebagai penilaian terhadap Kejari Tobasa, di Kejari Tobasa, Senin (12/2/2018) 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Arjuna Bakkara

TRIBUN-MEDAN.COM, BALIGE - Ada dua kasus dugaan korupsi yang mengendap di Kejaksaan Negeri Tobasa.

Pertama, kasus dugaan korupsi perjalanan dinas istri para pejabat yang tergabung dalam organisasi PKK, saat mengikuti acara teknologi tepat guna di Lombok pada akhir 2016 lalu.

Kedua, kasus dugaan korupsi pengadaan bibit durian oleh Dinas Pertanian Tobasa yang dilaporkan oleh Wakil Ketua DPRD Tobasa, Asmadi Lubis pada September tahun lalu.

Plt Kasi Pidsus Kejari Tobasa, Eduward Sibagariang menyebutkan bahwa pengembalian kerugian negara pada dua kasus tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Sehingga ini menjadi alasan Kejari Balige tidak meindaklanjuti kasus ini.

Namun hal ini menuai kritik dari Praktisi Hukum, Adikara Hutajulu.

Baca: Didemo Warga, Petugas Kantor Kejari Tobasa Gembok dan Rantai Gerbang Masuk

Menurutnya pengembalian tersebut merupakan suatu pengakuan perbuatan melawan hukum.

Karena itu, Adikara menilai sebaiknya Penyidik seharusnya menggunakan bukti pengembalian tersebut sebagai alat bukti.

"Pengembalian itu berarti merupakan suatu pengakuan bahwa, terjadi perbuatan melawan hukum. Jadi sangat konyol rasanya jika penyidik tidak menetapkan itu sebagai alat bukti untuk meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan,"sebutnya Senin (12/2/2018) di Tobasa.

Menurut Adikara, pernyataan penyidik tersebut merupakan bentuk ketidakprofesionalan penyidik Kejari Tobasa.

Baca: Kejari Tobasa Dihadiahi Kartu Merah, Darurat Penegakan Hukum

"Kalau begini, penyidik tidak profesional dalam menangani kasus tindak pidana korupsi," ujarnya mengakhiri.(*)

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved