Home »

Sumut

Divonis 4,5 Tahun, Rekanan Diskanla Sumut Kecewa

"Kami kecewa dengan hukuman yang diberikan, tapi kami harus hormati putusan majelis hakim," kata Ramli

Divonis 4,5 Tahun, Rekanan Diskanla Sumut Kecewa
TRIBUN MEDAN/Mustaqim
Sri Mauliaty, direktur PT Prima Mandiri Satria Perkasa yang juga terdakwa korupsi pengadaan 6 unit kapal nelayan pada TA 2014 menjalani sidang vonis di Ruang Cakra IX Pengadilan Tipikor Medan, Selasa (13/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Direktur PT Prima Mandiri Satria Perkasa, Sri Mauliaty yang merupakan rekanan Dinas Perikanan dan Kelautan (Diskanla) Sumatera Utara mengaku kecewa dengan vonis Pengadilan Tipikor Medan atas kasus yang menjerat wanita berjilbab tersebut.

Kekecewaan itu disampaikan penasihat hukum terdakwa, Ramli Tarigan yang diwawancarai seusai persidangan dengan agenda pembacaan vonis hukuman.

"Kami kecewa dengan hukuman yang diberikan, tapi kami harus hormati putusan majelis hakim," kata Ramli di luar Ruang Cakra IX PN Medan, Selasa (13/2/2018).

Baca: Istri Tentara Ngamuk di Medsos, Suami Selingkuh dengan Janda, Termotivasi Ingin Jadi Ibu Persit

Baca: Geger! Tukang Las Ditemukan Tewas Bersama Obat-obatan

Baca: Ketua Bawaslu Keceplosan Bilang Pilgub Sumut Bermartabat, Peserta Rapat Pleno Bersorak

Menurutnya, sebagai rekanan pengadaan enam unit kapal nelayan di Diskanla Sumut pada Tahun Anggaran (TA) 2014, kliennya telah mengerjakan seluruh pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

"Awalnya klien kami dibilang melakukan pekerjaan fiktif. Ternyata enam unit kapal yang dikerjakan telah beroperasi dan telah menghasilkan," sebutnya.

Terkait keterlambatan kapal tiba di Sibolga, menurutnya bukan menjadi keinginan PT Prima Mandiri Satria Perkasa, namun dikarenakan kondisi alam yang tidak bersahabat ketika itu.

"Itu molor karena force majeur. Kapal kan dibuat di Riau, ketika mau dibawa ke Sibolga itukan harus mutar dulu melalui perairan Aceh untuk menuju Pantai Barat, ketika itu kondisi cuaca tak memungkinkan. Lagian klien kami juga sudah membayar uang penalti keterlambatan sebesar Rp 43 juta," ungkapnya.

Disinggung soal kewajiban terdakwa membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 1,1 miliar, Ramli menyebut itu sebagai putusan yang tidak berkeadilan.

"Ini tidak fair. Pekerjaan sudah selesai tapi klien kami juga disuruh mengembalikan uang. Kerugian negara yang disebut jaksa mengada-ada, itu dihitung total pagu anggaran dikurangi 15 persen. Dan itu mayoritas dibebankan ke klien kami bukan kepada dua penyelenggara negara yang juga menjadi terdakwa," jelasnya.

Sebelumnya, Sri Mauliaty divonis oleh majelis hakim Tipikor Medandengan hukuman pidana selama 4 tahun enam bulan penjara, denda Rp 100 juta subsidair 3 bulan kurungan.

"Terdakwa juga diwajibkan untuk membayarkan Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 1,1 miliar lebih subsidair dua tahun 3 bulan kurungan. Kami akan banding" kata Ketua Majelis Hakim, Saryana.(cr8/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help