UU MD3 Disahkan, Lembaga DPR Kian Tak Tersentuh, Siap-Siap Pengkritik Legislatif Dipidana

Para anggota DPR-RI yang bisa garang dan kritis jika menyerang kebijakan pemerintah ternyata juga tidak kebal terhadap kritik.

UU MD3 Disahkan, Lembaga DPR Kian Tak Tersentuh, Siap-Siap Pengkritik Legislatif Dipidana
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)(KOMPAS/PRIYOMBODO) 

TRIBUN-MEDAN.COM - Para anggota DPR-RI yang bisa garang dan kritis jika menyerang kebijakan pemerintah ternyata juga tidak kebal terhadap kritik. Mereka termasuk sensitif jika dikritik.

Hal ini terlihat jelas dari langkah DPR mengesahkan revisi Undang-undang MD3 (MPR, DPR dan DPD). 

Draf revisi Undang-undang No. 17 Tahun 2014 memuat kewenangan baru bagi Mahkamah Kehormatan Dewan ( MKD) untuk melaporkan pihak yang merendahkan martabat DPR dan anggota DPR.

Hal itu tercantum dalam pasal 122 huruf k yang berbunyi MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari fraksi PKB Lukman Edy mengatakan, pasal tersebut berfungsi untuk menjamin kehormatan DPR dan anggotanya.

"Nah kami menitipkan sebuah tanggung jawab pada MKD, bukan saja menjaga kehormatan lembaga tapi juga menjaga kehormatan anggota DPR," kata Lukman, Minggu (11/2/2018).

Seperti yang dilansir Tribun Medan dari Kompas.com, Ia mengatakan kelembagaan DPR di era demokrasi justru harus dijaga sehinggga MKD perlu diberikan kewenangan untuk memanggil dan memeriksa pihak yang diduga merendahkan kehormatan dewan dan dan anggotanya.

Setelah diperiksa dan ternyata terbukti menghina DPR atau anggotanya, akan ditempuh langkah selanjutnya.

Jika yang menghina ialah sebuah lembaga negara maka akan ditindaklanjuti dengan hak yang melekat pada DPR seperti memunculkan hak interpelasi, angket, dan lainnya.

Bahkan, kata Lukman, sebuah lembaga negara yang tak hadir dalam undangan rapat dengar pendapat yang diselenggarakan DPR juga merupakan bentuk penghinaan.

Halaman
12
Editor: Fahrizal Fahmi Daulay
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help