Ketua Yayasan Gamaliel Sebut Penggusuran Lahan Oleh Kadispora Berkedok Agenda Pra-PON

Pihak Yayasan Gamaliel mengklaim tanah seluas 10 Ha di lokasi tersebut sesuai SK Gubernur No. 593.4/239/K/ Tahun 1983 adalah milik mereka.

Ketua Yayasan Gamaliel Sebut Penggusuran Lahan Oleh Kadispora Berkedok Agenda Pra-PON
Tribun Medan/Victory
Massa dari Yayasan Perguruan Kristen Gamaliel beserta Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nommensen Medan gerudug kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut di Jalan Williem Iskandar, Kamis (15/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Victory Arrival Hutauruk

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Massa dari Yayasan Perguruan Kristen Gamaliel beserta Mahasiswa Hukum Universitas Nomensen Medan menolak adanya penggusuran di tanah milik mereka di Jalan Williem Iskandar Pasar V/Jl. Balapan Sepeda, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan Deliserdang.

Pihak Yayasan Gamaliel mengklaim tanah seluas 10 Ha di lokasi tersebut sesuai SK Gubernur No. 593.4/239/K/ Tahun 1983 adalah milik mereka.

Ketua Yayasan Kristen Gamaliel, Amro Siregar mengatakan di lokasi sengketa beberapa kali sering mendapatkan surat untuk pengosongan tanah melalui surat edaran yang dikeluarkan Kadispora Sumut.

"Di sini juga sudah berdiri plang yang menyatakan tanah ini adalah milik Dispora Sumut. Juga melalui surat edaran yang sudah tiga kali dikeluarkan untuk penggusuran ini," katanya, Kamis (15/2/2018) di lokasi sengketa.

Bahkan Amro mencurigai Agenda Pra-PON menjadi kedok Dispora Untuk menguasai tanah milik Yayasan Perguruan Gamaliel yang notabene hanya seluas 10 Hektare.

Baca: Massa dari Yayasan Gamaliel Gerudug Kantor Dispora, Ini Tuntutannya

"Jangan jadikan Agenda Pra-PON menjadi dasar menguasai tanah milik kami ini. Karena masih banyak tanah kosong di wilayah daerah Desa Estate ini. Luas tanah kami hanya 10 Ha, membangun stadion saja membutuhkan 25 Ha, jadi kenapa harus di sini?" Jelasnya.

Ia menambahkan saat ini kasus tentang kepemilikan tanah masih dalam proses hukum yang berjalan. Ia meminta agar jangan ada tindakan penggusuran atau pengosongan yang memicu konflik.

"Kami meminta Dispora menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Mohon jangan melakukan aksi penggusuran yang dapat memicu konflik," tegasnya.(*)

Penulis: Victory Arrival Hutauruk
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved