Home »

Sumut

Terdakwa Korupsi Divonis tanpa Penasihat Hukum, Ini Tanggapan PN Medan

"Itu kembali kepada terdakwanya. Kita sudah menganjurkan, tetapi bila terdakwa tidak mau kita tidak memaksa"

Terdakwa Korupsi Divonis tanpa Penasihat Hukum, Ini Tanggapan PN Medan
TRIBUN MEDAN/Mustaqim
Mantan Bendahara Pengeluaran RSUD Tengku Mansyur, Novryska Saragih yang menjadi terdakwa kasus korupsi pada pengelolaan belanja langsung dan belanja tidak langsung di RSUD tersebut TA 2015 tertunduk mendengarkan vonis hukuman majelis hakim di Ruang Cakra VIII Pengadilan Tipikor Medan, Senin (26/2/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Mantan Bendahara Pengeluaran RSUD dr Tengku Mansyur Tanjung Balai, Novryska Saragih pada Senin (26/2/2018) menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Medan.

Namun, selama proses persidangan terdakwa yang terjerat kasus korupsi pada pengelolaan belanja langsung dan belanja tidak langsung di RSUD tersebut tahun anggaran (TA) 2015, tidak pernah mendapat pendampingan hukum dari pengacara.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jamaluddin yang dikonfirmasi menyebutkan persoalan ada tidaknya penasihat hukum yang mendampingi terdakwa dalam setiap menjalani persidangan, bergantung dari para terdakwa itu sendiri.

"Itu kembali kepada terdakwanya. Kita sudah menganjurkan, tetapi bila terdakwa tidak mau kita tidak memaksa. Karnea hakim saat sidang dimulai, selalu bertanya apakah terdakwa didampingi penasihat hukum atau bagaimana. Jadi perlu anda tanya dulu kepada terdakwanya," sebut Jamaludin.

Baca: Satlantas Polrestabes Bikin Simulasi Laka Lantas, Ternyata Ini Tujuan

Baca: Puting Beliung Mengamuk, 1 Korban Tewas Tertimpa Reruntuhan, Ratusan Rumah Hancur

Apalagi menurutnya, Novryska Saragih merupakan terdakwa yang sebelumnya terancam hukuman penjara diatas 4 tahun.

Disinggung perihal kemungkinan terdakwa mendapat penasihat hukum yang disediakan oleh negara, Jamaluddin menyebutkan bisa saja terjadi.

"Syarat minta bantuan penasihat hukum prodeo bisa dilakukan, selama terdakwa bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau kelurahan. Tapi apa mungkin seorang terdakwa korupsi, pasti dia sanggup bayar pengacara," jelasnya.

Untuk diketahui, Novryska Saragih pada sidang vonis mendapat hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp 200 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Selain itu, ia juga wajib membayar uang pengganti (UP) sebesar Rp 1,3 miliar dengan ketentuan apabila harta bendanya tak mencukupi dapat diganti dengan hukuman satu tahun penjara.(cr8/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help