Polisi Minta Aksi Ganyang Korupsi soal 'Perjalanan Dinas Ibu-ibu PKK' Dibatalkan

"Kami memang tidak bisa melarang, dan kami hanya mengamankan berjalannya aksi,"ujar personel Intel

Polisi Minta Aksi Ganyang Korupsi soal 'Perjalanan Dinas Ibu-ibu PKK' Dibatalkan
TRIBUN MEDAN/ARJUNA BAKKARA
Anggota Forum Pemuda Toba (FPT) menunjukkan surat permintaan pembatalan aksi damai anti korupsi oleh Polres Tobasa 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Arjuna Bakkara

TRIBUN-MEDAN.Com, BALIGE-Sejumlah Personel Kepolisian Resort Tobasa unit Intel mendatangi kantor pengacara Kuasa Hukum Forum Pemuda Toba (FPT) di Jalan Pematang Siantar, Balige, Tobasa, Rabu (7/3/2018) siang.

Mereka membawa surat permintaan penundaan pembatalan aksi unjuk rasa soal kasus dugaan korupsi.

Surat yang dibungkus amplop warna  kuning kecoklatan itu diberikan langsung kepada Kuasa Hukum FPT, Boy Raja Marpaung SH. Tertera Permintaan Penundaan pembatalan aksi nomor :B/268/III/2018 kepada Forum Pemuda Toba.

Menurut personel Intel yang hadir, sehubungan tanggal 9 Maret 2018, dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas di Wilayah Kabupaten Tobasa. Disebutnya, tanggal 9 Maret bertepatan dengan hari Ulang Tahun Kabupaten Toba Samosir yang ke 19.

Baca: Belum Daftar Lelang Jabatan Sekda Sumut, Aspan Sopian Masih Ingin Konsultasi dengan Penjabat Ini

"Ini semacam permintaan pembatalan pada 9 Maret nanti. Kami memang tidak bisa melarang, dan kami hanya mengamankan berjalannya aksi,"ujar personel Intel yang menjadi utusan Polres Tobasa tersebut.

Katanya, waktu pelaksanaan aksi unjuk rasa damai bersamaan dengan perayaan hari ulang tahun akan berpotensi menimbulkan terganggunya kedua acara itu. Sebelumnya, Forum Pemuda Toba (FPT) telah melayangkan surat dengan nomor 003/III/FPT/ 2018 pertanggal 03 Maret perihal pemberitahuan aksi.

Dsinggung soal alasan polisi meminta Penundaan pembatalan aksi, personel Intel mengatakan menghindari chaos. Disebutnya, ada indikasi penolakan dari masyarakat tertentu terkait dengan kegiatan unjuk rasa yang mengkritisi dugaan praktik korupsi di Kabupaten Tobasa.

Adapun isi surat yang dilayangkan kepada Kuasa Hukum FPT tersebut yakni,  Lampiran perihal : Permintaan Penundaan Pembatalan Aksi
Nomor : B /269/III/2018.

Halaman
12
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved