Massa Tuntut Janji Ganti Untung Pembebasan Lahan Proyek Rel Bandartinggi-Kualatanjung

unjuk rasa menuntut ganti untung pembebasan lahan dan bangunan yang terdampak proyek rel kereta api Bandartinggi-Kualatanjung

Massa Tuntut Janji Ganti Untung Pembebasan Lahan Proyek Rel Bandartinggi-Kualatanjung
Tribun Medan/ist
Massa dari mahasiswa dan masyarakat saat memblokir jalan ketika menuju ke Kantor Desa Lalang, Medang Batubara, Selasa (6/3/2018) lalu. 

TRIBUN-MEDAN.com - Ratusan massa dari mahasiswa dan masyarakat Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Batubara, unjuk rasa menuntut ganti untung pembebasan lahan dan bangunan yang terdampak proyek rel kereta api Bandartinggi-Kualatanjung, Selasa (6/3/2018) lalu.

Dalam aksi yang mendapat pengawalan ketat dari Kepolisian dan TNI itu,
Pimpinan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Batubara, MS Batubara menuntut PT KAI untuk komitmen dengan perjanjian penyelesaian ganti untung pembebasan lahan dan bangunan yang hingga kini juga belum terealisasi.

"Cuma bahasa klasik yang bisa disampaikan Kepala Desa Lalang. Macam bukan sebagai pengayom masyarakat. Percuma kita berlama-lama di sini, pekan depan kita ke kantor Bupati. Kita akan sampaikan persoalan ini ke Pjs Bupati Batubara," ucap MS. Batubara dalam orasinya.

MS. Batubara menyebut, proyek pembanggunan jalur rel kereta api di lintasan Bandartinggi-Kualatanjung merugikan hak-hak rakyat.
Karena dalam kenyataannya PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui PT Antariksa sebagai pelaksana (pemenang) proyek telah melanggar perjanjian yang dibuat dengan warga khususnya warga Desa Lalang, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batubara.

Kewajiban itu tertuang dalam dokumen acuan pelaksanaan proyek, yakni Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantaun Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang dibuat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melalui Laura Consultant yang diterbitkan pada Oktober 2011.

Proyek ini melintasi dua kabupaten (Simalungun-Batubara) serta tiga kecamatan (Bandar Masilam, Sei Suka dan Medang Deras) dan 11 desa (Bandar Tinggi, Bandar Rejo, Sei Suka Deras, Perkebunan Sipare-pare, Simodong, Kuala Tanjung, Tanjung Sigoni, Pematang Cengkering, Pakam Raya, Pakam dan Lalang) dengan panjang kurang lebih 21,50 KM.

"Jadi ini belum terlaksana dengan baik khususnya masalah ganti untung pembebasan lahan dan bangunan rumah milik warga Desa Lalang untuk RUANG MANFAAT JALUR REL (RUMAJA), RUANG MILIK JALUR REL (RUMIJA) DAN RUANG PENGAWASAN JALUR REL (RUWASJA)," paparnya lagi.

Padahal, akibat pelaksanaan proyek pembangunan lintasan rel kereta api yang menelan biaya triliun rupiah ini, rumah warga Desa Lalang mengalami retak-retak dan kenyamanan lalu lintas warga yang bermukim di pinggiran rel menjadi sangat susah.

"Kami juga menduga KPA Edward Silaen ST sebagai Satker PT KAI melakukan tindakan korupsi terhadap anggaran (APBN) untuk pembebasan lahan dan bangunan pemukiman warga Desa Lalang yang bekerja sama dengan pelaksana proyek PT Antariksa (Husni Thamrin). Jika tak ada realisasi juga dalam pekan ini, kami berharap agar Presiden Jokowi menghentikan pelaksanaan pembangunan proyek ini. Dan kami harap KPK mengusut masalah ini," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Lalang, Sulaiman tidak mampu menjelaskan bagaimana kelanjutan penyelesaian ganti untung lahan warga yang terkena dampak proyek lintasan rel kereta api Bandartinggi-Kualatanjung. (*/fer)

Editor: Feriansyah Nasution
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help