Home »

Sumut

Kemendag Amankan 7 Kontainer Jeruk Mandarin asal Tiongkok, Begini Kronologinya

Pengungkapan ini merupakan hasil sinergitas antara Kemendag dan Ditjen Bea Cukai.

Kemendag Amankan 7 Kontainer Jeruk Mandarin asal Tiongkok, Begini Kronologinya
TRIBUN MEDAN/ Liska Rahayu
Kementerian Perdagangan bersama Ditjen Bea Cukai mengamankan 7 kontainer yang berisi 8.721 karton jeruk mandarin dan 1002 karton apel asal China tanpa izin, Selasa (13/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Sebanyak 7 kontainer yang berisi kurang lebih 8.721 karton jeruk mandarin dan 1002 karton apel asal Cina yang diduga masuk ke Indonesia tanpa izin diamankan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Selasa (13/3/2018). Pengungkapan ini merupakan hasil sinergitas antara Kemendag dan Ditjen Bea Cukai.

Jeruk mandarin dan apel asal Tiongkok  tersebut diamankan karena tidak mengantongi izin Kemendag untuk masuk ke Indonesia. Hal ini sesuai yang tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/MDAG/PER/5/2017 tentang Ketentuan Impor Produi Hortikultura dan peraturan perubahannya.

"Ini tidak memenuhi izin, sesuai dengan Permendag. Harus ada surat izin, ini tidak dapat izin dan sudah masuk ke Medan," ujar Direktur Tertib Niaga Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Veri Anggrijono, Selasa (13/3/2018).

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG) Direktorat Tertib Niaga Ditjen PKTN telah melakukan pengamanan sementara terhadap barang bukti tersebut. Selanjutnya, PPNS-DAG akan melakukan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan dengan dugaan, pelanggaran Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

"Kemendag akan tegas dalam mengawasi impor. Tak ada kompromi bagi importir 'nakal' yang tidak taat atau menyalahgunakan aturan. Terlebih setelah diberlakukannya post border yang mempermudah pelaku usaha dalam melakukan importasi," kata Veri.

Baca: Kompleks Elite Setia Budi Disatroni Maling, Pelaku Congkel Rumah Pakai Linggis

Selanjutnya, Kemendag akan mengusut pelanggaran yang ditemukan. Veri menjelaskan, sanksi yang diberikan bisa dikenakan dua, secara administratif dengan mencabut surat persetujuan impornya.

"Kalau ditemukan pelanggaran tindak pidana, tidak tertutup kemungkinan kita lakukan proses penegakan hukumnya melanggar UU Perdagangan Nomor 7 tahun 2014, melakukan perdagangan beroperasi tanpa izin," katanya.

Selain pencabutan izin, pelaku juga akan diberi sanksi berupa denda 10 miliar dan pidana maksimum 4 tahun.

Halaman
12
Penulis: Liska Rahayu
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help