KPK Kukuh Umumkan Tersangka Calon Kepala Daerah dan Sarankan Ini pada Pemerintah

"Ya kita tidak bisa memenuhi, karena itu bertentangan dengan keadilan sebagai supremasi hukum.''

KPK Kukuh Umumkan Tersangka Calon Kepala Daerah dan Sarankan Ini pada Pemerintah
Tribun Medan / Nanda
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang pada acara Diskusi Publik bertajuk Pencegahan Korupsi Sektor Pendidikan dan Tata Kelola Sekolah Berintegritas di Aula Martabe Lantai II Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Jumat (24/3/2017). 

TRIBUN-MEDAN.COM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, KPK tidak dapat memenuhi permintaan pemerintah untuk menunda proses hukum terhadap peserta pilkada.

Pemerintah melalui Menteri Koodinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto sebelumnya meminta KPK untuk menunda proses penyelidikan, penyidikan, dan pegajuan peserta pilkada sebagai saksi atau tersangka.

"Ya kita tidak bisa memenuhi, karena itu bertentangan dengan keadilan sebagai supremasi hukum yang harus diangkat tinggi-tinggi," kata Saut, lewat pesan singkat, Selasa (13/3/2018).

Saut mengusulkan agar pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait penggantian calon pesertapilkada yang tersangkut kasus pidana.

Dia mengatakan, membuat perppu untuk mengganti peserta pilkada yang tersangkut kasus pidana lebih baik daripada meminta penundaan proses hukum.

"Lebih elegan solusinya bila sebaiknya pemerintah membuat perppu pergantian calon terdaftar, bila tersangkut pidana, daripada malah menghentikan proses hukum yang memiliki bukti yang cukup, ada peristiwa pidananya," kata Saut.

Berdasarkan aturan, calon kepala daerah yang dalam proses pilkada tersangkut kasus hukum tetap dapat mengikuti kontestasi.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan bahwa parpol tidak dapat menarik dukungan dan tidak bisa mengganti pasangan calon yang telah didaftarkan.

Dalam Pasal 6 (4) disebutkan, partai politik atau gabungan parpol yang telah mendaftarkan bakal paslon kepada KPU/KIP Provinsi atau kabupaten/kota tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.

Sementara, pada ayat (5) disebutkan, dalam hal parpol atau gabungan parpol menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau bakal pasangan calon yang telah didaftarkan parpol atau gabungan parpol tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau bakal pasangan calon pengganti.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk duduk bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait polemik penetapan tersangka Pilkada Serentak 2018.

Halaman
123
Editor: Tariden Turnip
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help