Home »

Sumut

Kuasa Hukum JR Saragih Ungkit Kehilangan Ijazah, Hadirkan 31 Alat Bukti di Sidang

"Ada juga kami menghadirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) dan surat keterangan laporan kehilangan ijazah"

Kuasa Hukum JR Saragih Ungkit Kehilangan Ijazah, Hadirkan 31 Alat Bukti di Sidang
TRIBUN MEDAN/ Mustaqim
Majelis Hakim PT TUN Medan menerima sejumlah alat bukti dari pihak penggugat dan tergugat dalam persidangan lanjutan gugatan JR Saragih, Selasa (13/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sidang lanjutan gugatan JR Saragih terkait status pencalonan dirinya yang disebut Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Sumut kembali digelar di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, Selasa (13/3/2018).

Pada persidangan kali ini, Bambang Edy Sutanto sebagai ketua majelis hakim menerima penyampaian alat bukti dari penggugat dan tergugat.

Kuasa Hukum JR Saragih, Qodirun mengatakan pihaknya menghadirkan 31 bukti yang terdiri dari Peraturan KPU, Undang-undang yang mengatur tentang pencalonan dan sejumlah surat bukti lainnya.

"Ada juga kami menghadirkan Surat Keterangan Pengganti Ijazah (SKPI) dan surat keterangan laporan kehilangan ijazah yang dilakukan kemarin di Jakarta," kata Qodirun.

Baca: Permintaan Hati JR Saragih Jauh dari Keluarga demi Bertarung di Pilgub Sumut

Baca: Plaza Millennium Kembangkan Konsep Semi Life Style, Ada Promo untuk Member

Selain itu, pihaknya juga akan menghadirkan alat bukti tambahan yang akan disampaikan pada persidangan lanjutan yang digelar Rabu (14/3/2018) besok.

"Untuk persidangan besok kami akan menghadirkan 2 saksi ahli dan 3 saksi fakta. Dua saksi ahli itu berasal dari Partai Demokrat yang menjadi LO ketika pendaftaran, tiga saksi fakta merupakan orang-orang yang mengetahui proses pencalonan," ungkapnya.

Sementara itu, di pihak tergugat, Kuasa Hukum KPU Sumut Hadiningtyas menyebutkan menyampaikan 27 alat bukti dan akan menghadirkan 2 orang saksi ahli pada persidangan selanjutnya.

"Dua saksi ahki yang akan dihadirkan yaitu yaitu satu orang yang membuat Peraturan KPU dan satu orang akademisi dari Unair yang paham tentang Data Kelola Kepemiluan," sebut Hadiningtyas seusai persidangan.(cr8/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help