Pemerintah Rumuskan Kebijakan untuk Perkuat Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

14 lembaga dan kementerian melakukan pertemuan di Bogor, Selasa (13/3/2018).

Pemerintah Rumuskan Kebijakan untuk Perkuat Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
DOK.KANTOR STAF PRESIDEN

TRIBUN-MEDAN.COM - 14 lembaga dan kementerian melakukan pertemuan di Bogor, Selasa (13/3/2018).

Pertemuan yang disebut Jakarta Forum III itu merupakan wadah pertemuan 14 Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai sarana untuk memfasilitasi diskusi perumusan kebijakan pengadaan pemerintah.

Forum ini dimotori oleh Kantor Staf Presiden (KSP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta didukung oleh Milllennium Challenge Account Indonesia (MCA-I), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). 

Sebelumnya, Jakarta Forum I dan II telah melibatkan 8 peserta dari berbagai unsur kementerian, pemerintah daerah, badan negara dan universitas yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Provinsi DKI Jakarta, dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Tahun lalu, forum ini telah menghasilkan kesepakatan mengenai rencana aksi dan draf naskah kebijakan mengenai ULP (Unit Layanan Pengadaan) permanen di kementerian/lembaga.

Dalam forum dibahasa pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan yang besarnya kurang lebih Rp440 triliun setiap tahunnya, perlu diperkuat dengan kebijakan di sisi pengadaan.

Pengadaan harus berorientasi pada efisiensi dan efektivitas, pelayanan kepada publik, dan penciptaan iklim kompetisi yang adil. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang mampu memastikan terciptanya kondisi tersebut.

Jakarta Forum III
(DOK.KANTOR STAF PRESIDEN)

Dalam pernyataan pers-nya yang diterima Tribun-Medan.com dari Kantor Staf Presiden, Selasa malam, Kepala LKPP Agus Prabowo menegaskan, “Pengadaan bukan sekadar melakukan pemilihan penyedia, tetapi juga ada beberapa keluaran penting yang harus diperhatikan."

"Belanja Pemerintah harus dilakukan secara efisien dan efektif, berorientasi pada public delivery dan memberikan kualitas barang/jasa yang baik, dan menciptakan kompetisi yang adil. Hal tersebut akan mendorong para pemangku kepentingan untuk ikut terlibat dalam program modernisasi pengadaan," ujarnya.

Sementara itu, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho menyatakan, dalam 3 tahun terakhir, sekitar 25% komponen APBN adalah anggaran pengadaan barang dan jasa.

Halaman
123
Editor: Abdi Tumanggor
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help