Diabaikan Pemko Medan, Nasib Honorer yang Dipecat Sepihak Terkatung-katung 

Ombudsman menelusuri adanya penyimpangan dana APBD, menyangkut gaji honorer yang dipaksa bekerja di cafe pribadi

Diabaikan Pemko Medan, Nasib Honorer yang Dipecat Sepihak Terkatung-katung 
Istimewa
Pegawai honorer Pemko Medan jadi pekerja kafe dadakan 

Laporan Wartawan Tribun Medan/Array A Argus

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Honorer Dinas Perindustrian Medan, Ahmad Fauzi yang sebelumnya dipecat sepihak oleh Kepala Dinas, Zulkifli Sitepu kini nasibnya terkatung-katung. Ia kelimpungan menghidupi ketiga anaknya.

Pria yang tinggal di Jalan Karya Jaya, Medan Johor ini sudah beberapa kali mencoba menemui Zulkifli. Namun, pemilik Cafe Semba yang sempat memaksa sejumlah honorer kerja di tempat usahanya itu enggan menemui Fauzi tanpa alasan yang jelas.

"Kami selaku kuasa hukum sudah berupaya membantu Pak Fauzi ini untuk menemui Walikota Medan. Namun semua pejabat di Pemko Medan ini mengabaikan kedatangan kami," kata Ketua Divisi Jaringan LBH Medan, Aidil A Aditya yang mendampingi Fauzi, Rabu (14/3/2018).

Baca: Bila Terbukti Palsukan Produk Oli, Andy Terancam Pidana Satu Tahun Penjara

Baca: KPK Tetapkan Calon Kepala Daerah Jadi Tersangka, Adakah dari Sumut? Ini Kata Saut Situmorang

Aidil mengatakan, tak cuma berusaha menemui Walikota, pihaknya sudah berupaya menemui Sekretaris Daerah dan Wakil Walikota. Namun, kata Aidil, hasilnya tetap sama. Sejumlah pejabat enggan menemui Fauzi tanpa alasan yang jelas.

Menurut Aidil, perbuatan pejabat Pemko Medan ini jelas merupakan kesewenang-wenangan. Sejumlah pejabat dianggap 'mengangkangi' UU No30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana pasal 17 ayat 1 yang menyatakan pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang dalam jabatan.

Dan apa yang dilakukan Kepala Dinas Perindustrian terhadap para honorer ini merupakan bentuk penzaliman. Hanya karena honorer tak hadir saat dipaksa kerja di cafe pribadinya, si Kepala Dinas melakukan tindak kesewenang-wenangan dengan memecat Fauzi.

Kasus ini kemudian dibawa ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Ombudsman sendiri akan menelusuri adanya penyimpangan penggunaan dana APBD, menyangkut gaji honorer yang dipaksa bekerja di cafe pribadi kepala dinas.(ray/tribun-medan.com)

Penulis: ArgusA
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help