Home »

Sumut

Kisruh Penafsiran PKPU No 3 Tahun 2017, Ini Komentar Komisioner KPU RI

Maka KPU tetap memverifikasi ijazah setiap calon kepala daerah mulai dari SMA atau setingkatnya,

Kisruh Penafsiran PKPU No 3 Tahun 2017, Ini Komentar Komisioner KPU RI
TRIBUN MEDAN/Mustaqim
Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan saat memberikan keterangan di gedung PT TUN Medan, Rabu (14/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan angkat bicara perihal kisruh penafsiran Peraturan KPU No 3 Tahun 2017 Pasal 4 ayat (1) huruf c yang berisi setiap calon berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.

Wahyu menyebutkan sebagai pembuat regulator tersebut, maka ia menilai KPU RI yang paling mengetahui pasti penafsiran PKPU tersebut.

"Dalam pilkada serentak 2018 ini kami hadir sebagai pembuat regulator. Kami lah yang paham penfsiran regulasi tersebut bukan yang lain," kata Wahyu saat diwawancarai di gedung Pegadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Medan, Rabu (14/3/2018).

Menurutnya, PKPU merupakan produk hukum yang sah dan merupakan aturan yang wajib dilaksanakan oleh setiap penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia.

Baca: Pengusaha Cekoki 7 Wanita Muda Pakai Narkoba, Lalu Dijajakan ke Pria Hidung Belang

Baca: Otak Penggelapan Mobil Mewah Bukan Nova Zein, Kuasa Hukum Jelaskan Begini

"Proses pembuatan PKPU itu melalui rapat konsultasi dengan DPR RI dan pemerintah. Sebelum PKPU itu kita publish, maka dilakukan uji publik dengan melibatkan NGO, akademisi maupun lembaga lainnya melalui ngo uji publik," ungkap Wahyu.

Setelah dinyatakan sah dan kemudian diundangkan, maka PKPU tersebut berhak diuji kembali melalui Mahkamah Agung dalam jangka waktu tertentu.

"Sampai batas waktu yang ditentukan, PKPU yang kami hasilkan tidak ada masyarakat yang melakukan pengujiannya kembali di tingkat MA. Jadi PKPU ini menjadi regulasi yang sah sebagai produk hukum untuk dipakai selama pelaksanaan proses penyelenggara pemilu," sebut pria berkacamata tersebut.

Sedangkan penafsiran yang menjadi perdebatan oleh salah satu calon kepala daerah di Sumut, maka perlu ditegaskan bahwa PKPU No 3 tahun 2017 Pasal 4 ayat (1) huruf c tersebut menjelaskan setiap calon wajib melakukan legalisir ijazah mulai dari tingkat SLTA hingga pendidikan di atasnya.

"Walaupun calon itu sarjana atau bahkan lebih tinggi, maka KPU tetap memverifikasi ijazah setiap calon kepala daerah mulai dari SMA atau setingkatnya," jelansya.(cr8/tribun-medan.com)

Penulis: Mustaqim Indra Jaya
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help