Sebut Pernyataan Wiranto Jadi Bumerang Jokowi, Arbi Sanit: Dia Tidak Berhak Mengimbau

"Presiden harus menekankan, membantah. 'Itu bukan (pandangan) pemerintah, itu (pandangan) pribadi'" kata Arbi.

Sebut Pernyataan Wiranto Jadi Bumerang Jokowi, Arbi Sanit: Dia Tidak Berhak Mengimbau
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers mengenai Perppu tentang Organisasi Kemasyarakatan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7/2017). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN) 

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit mengatakan, Presiden Joko Widodo perlu mengambil sikap atas penyataan para menteri di Kabinet Kerja yang bisa mengancam elekabilitasnya pada Pilpres 2019.

Misalnya, pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto yang meminta KPK menunda penetapan tersangka calon kepala daerah.

"Tegur para menteri, semua menteri jangan ada yang melakukan tindakan bias, kepada peserta pilkada tertentu. Khusus kepada Wiranto, karena suka terhadap bias-bias seperti itu," kata Arbi saat dihubungi, Jumat (16/3/2018).

Menurut Arbi, Jokowi seharusnya bersikap tegas dengan membantah pernyataan yang dilontarkan menterinya jika tidak sesuai dengan semangat pemerintah.

"Presiden harus menekankan, membantah. 'Itu bukan (pandangan) pemerintah, itu (pandangan) pribadi'. Lalu, memberi catatan bahwa pemerintah tidak mendukung sikap seperti itu," kata Arbi.
Pengamat Politik, Arbi Sanit
Pengamat Politik, Arbi Sanit (Facebook)

Bumerang untuk Jokowi

Arbi mengatakan, polemik yang timbul di publik saat ini merupakan imbas dari pernyataan Wiranto dan menjadi bumerang bagi pemerintahan Jokowi.

Menurut dia, Wiranto lupa bahwa posisinya sebagai menteri merupakan bagian dari pemerintah dan bukan sebagai pengurus partai politik.

"Wiranto terbawa arus politik, dia sebagai orang partai, merasa rugi karena banyak calon kepala daerah yang ditangkap KPK," ujar Arbi.

"Proses hukum KPK itu merugikan partai. Padahal posisinya dia ada di kabinet. Semestinya dia netral. Ucapan dia itukan bias partai, jelas sekali, bukan pada posisi pemerintah yang netral," lanjut dia. 

Halaman
12
Editor: Liston Damanik
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved