Home »

Sumut

Pilkada Serentak

KPUD Langkat Kalah di PTTUN dari Djohar Arifin Gara-gara Hal Ini

Ketua KPUD Langkat, Agus Arifin, Kamis (29/3/2018) mengatakan PTTUN memutuskan untuk mengabulkan tuntutan pasangan Prof Djohar Arifin Husin

KPUD Langkat Kalah di PTTUN dari Djohar Arifin Gara-gara Hal Ini
Pasangan Prof Djohar Arifin dan Iskandar Sugito saat mendaftarkan diri di KPU Langkat, Jalan Tengku Putra Azis,Stabat, beberapa waktu lalu. 

Laporan wartawan Tribun Medan, Joseph Wesly Ginting

TRIBUN-MEDAN.COM, BINJAI - KPUD Langkat dikalahkan PT TUN dalam sengketa pilkada yang melihatkan Prof Djohar Arifin Husin-Iskadar Sugito.

PT TUN meminta agar KPU menetapkan pasangan itu menjadi calon bupati Langkat.

Tidak hanya sekali, KPU kembali dikalahkan oleh pasangan Sulistianto-Heriansyah di PTTUN, walaupun KPUD belum mendapatkan salinan amar putusan namun, kemungkinan KPU juga dikalahkan karena sebab yang sama.

Ketua KPUD Langkat, Agus Arifin, Kamis (29/3/2018) mengatakan PTTUN memutuskan untuk mengabulkan tuntutan pasangan Prof Djohar Arifin Husin-Iskadar Sugito karena frasa 'Berkoordinasi'.

Baca: RESMI! Ance Selian Nyatakan Tidak Ikut Pilgub Sumut, Berikut Alasannya

Agus mengatakan pada sidang yang digelar PTTUN, pengacara hukum Djohar menghadirkan saksi ahli guru besar Universitas Sumatera Utara, Prof Dr Wan Syaifuddin yang sebelumnya juga memberikan pendapatnya pada musyawarah sengketa pilkada di Panwaslih Langkat.

Pada sidang sebelumnya Wan Syaifuddin mengatakan, berkoordinasi memiliki arti bekerjasama atau saling berkoordinasi sehingga petugas PPS dan tim penghubung harus saling koordinasi.

"Hakim PT TUN memperkuat pernyataan saksi ahli bahwa PPS harus berkoordinasi dengan tim penghubung," katanya.

Padahal menurut Agus pada pasal 66 ayat dua PKPU nomer 15 tahun 2017, PPS melakukan melakukan verifikasi faktual dukungan dengan tidak mendatangi setiap tempat tinggal pendukung melainkan melakukan verifikasi perbaikan dukungan secara kolektif.

Baca: Djohar Arifin Berharap Mahkamah Agung Fair dan Menolak Gugatan KPU

"Di pasal 66 hal tersebut tidak diatur sehingga PPS diangggap lalai tidak melaksanakan ketentuan yang ada.
PPS dianggap tidak cukup hanya mengirim surat namun harus duduk bersama dengan melakukan koordinasi secara tertulis," katanya.

Pengacara KPU Langkat, Hardiningtyas menganggap bahwa PTTUN telah salah dan keliru menafsirkan kalimat 'koordinasi dengan bakal pasangan calon' berdasarkan rumusan pasal 66.

"Majelis hakim telah salah dan keliru memaknai koordinasi dalam pengertian umum dan mengadopsi pendapat ahli, seolah kalimat koordinasi adalah kesepakatan atau pernyataan tertulis," katanya.(*)

Penulis: Joseph Wesly Ginting
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help