BPODT Lanjutkan Sosialisasi ke Warga Motung, Ini yang Terjadi

Halaman pemukiman penduduk dipasangi tenda oleh warga agar pejabat tidak terbakar sinar matahari.

BPODT Lanjutkan Sosialisasi ke Warga Motung, Ini yang Terjadi
Tribun Medan/Arjuna
Direktur BPODT Ari Prasetya dan Bupati Tobasa Darwin Siagian saat soialisasi lanjutan dengan warga Motung 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Arjuna Bakkara

TRIBUN-MEDAN.COM, MOTUNG - Kesunyian kampung terpencil di Desa Motung Lumban Bagasan di Kecamatan Ajibata Toba Samosir, dipecahkan riuh rapat lanjutan sosialisasi Program Perencanaan Badan Pariwisata Otorita Danau Toba (BPODT) dengan masyarakat (4/4/2018).

Halaman pemukiman penduduk dipasangi tenda oleh warga agar pejabat tidak terbakar sinar matahari.

Setelah menunggu sejak pagi, sekitar pukul 14.00 WIB warga kedatangan iring-iringan pejabat, antara lain Bupati Tobasa Darwin Siagian, Direktur BPODT Ari Prasetyo, TNI/Polri, Kemenhut. Melintas di antara deretan lahan ulayat empat marga Raja Bius (Ulayat) Motung yang berkaitan dengan Pengembangan BPODT dan berjarak ratusan meter dengan pemukiman,  mereka bertemu warga yang tegas mempertahankan tanah ulayatnya.

Kegiatan dibuka oleh Bupati Toba Samosir, Darwin Siagian. Tokoh-tokoh warga setia mendengarkan paparan demi paparan Pejabat. Tenda, teras rumah hingga pohon kopi sekitar tempat musyawarah padat seketika diisi warga.

Baca: KPUD Dairi: Masih Ada Ribuan Data Pemilih Ganda dan 34 Ribu Warga Belum Punya e-KTP

"Tujuan pertemuan kita melanjutkan sekaligus mengakomodir masalah lahan Otorita dari 602 hektar dan yang disetujui 386,5 yang rencananya dilakukan pematokan lahan dan tata batas atau penataan areal kerja,"ujar Darwin mengawali.

Pada pertemuan sebelumnya, 29 Maret 2018 lalu baik Pemerintah, BPODT sepakat tidak melakukan penanaman pancang/tapal batas. Kemudian tidak ada pengukuran sebelum ada kesepakatan dan transparansi di atas lahan Warga Bius Motung.

Untuk diketahui, sesuai keterangan keturunan Raja Bius Sabar Manurung Bius Motung merupakan organisasi adat yang juga mengatur hak ulayat maupun irigasi berdasarkan kesepakatan Raja Bius Empat marga di Motung, yakni Manurung, Sitorus, Ambarita dan Sirait. Kesepakatan itu dibuat pada 15 Agustus 1952 yang ditandatangani oleh empat marga keempat Raja Bius tersebut.

Pantauan Tribun, Kepala KPHW IV Balige Leo Sitorus, melalui anggotanya Bancin menjadi orang pertama memaparkan status lahan. Menurut versi Bancin, lahan warga tetsebut malah Kawasan Hutan.

Halaman
1234
Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Arifin Al Alamudi
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help