Soal Pengelolaan Wilayah Adat, Begini Sikap Raja-raja Bius Motung

Warga Motung sepakat, tidak akan ada penyerahan sebagian wilayah adat mereka menjadi kawasan otorita.

Soal Pengelolaan Wilayah Adat, Begini Sikap Raja-raja Bius Motung
Tribun/ist
Foto satelit lahan ulayat Raja Bius Motung

Laporan Wartawan Tribun Medan, Arjuna Bakkara

TRIBUN-MEDAN.Com, MOTUNG-Raja-raja Bius Motung mempublis anggaran dasar Sidua Harajaon Bondar yang mengatur terkait kepemilikan dan aturan pengelolaan wilayah adat Motung Kecamatan Ajibata Tobasa, Jumat (6/4/2108). Sebelumnya, pertemuan raja-raja bius Motung telah berlangsung Kamis (5/4/2018, malam.

Untuk diketahui, Bius Motung merupakan organisasi adat yang juga mengatur hak ulayat hingga irigasi berdasarkan kesepakatan Raja Bius Empat marga di Motung, yakni Manurung, Sitorus, Ambarita dan Sirait. Kesepakatan itu dibuat pada 15 Agustus 1952 yang ditandatangani oleh empat marga keempat Raja Bius tersebut.

Warga Motung sepakat, tidak akan ada penyerahan sebagian wilayah adat mereka menjadi kawasan otorita. Dalam anggara dasarnya yang bercap segel/cap Garuda Pancasila pada Sidua Harajaon Bondar itu ditulis di Motung tanggal 15 Agustus 1952. Isinya menjelaskan kepemilikan bersama, aturan dan tata kelola irigasi, hak dan tanggung jawab pemangku adat Bius Motung hingga denda bagi pencuri kayu tertera di dalamnya.

Baca: PSMS Medan Bangkit Setelah Sempat Tertinggal, Pukul Telak Persija Jakarta 3-1

Baca: Dua Bulan Jelang Pilgub Sumut, KPU Diharap Lakukan Ini di Rutan Tanjunggusta

Raja-raja Bius Motung melalui Presidium Forum Pemuda Toba (FPT), Sahat Gurning menyampaikan akan menolak penyerahan sebagian lahan mereka kepada BODT bila tidak sesuai kesepakatan dan aturan Bius. Karenanya, mereka mempublis Anggaran Dasar Sidua Harajaon Bondar yang selama ini menjadi dasar hukum dan aturan yang mengatur kepemilikan dan pengelolaan bersama wilayah adat. 

Sebelumnya, pada Rabu 4 April 2018 lalu BODT, Pemkab dan warga berkoordinasi dengan perwakilan desa. Sabar Manurung, juru bicara Warga Motung  pada pertemuan itu menepis dan menganggap kehutanan malah keliru.

Bahkan, sebelum BPODT terendus, atau tahun 2013-2014 hak ulayat mereka belum masuk status kehutanan. Belakangan diklaim sebagai lahan kehutanan.

Namun, polemik muncul setelah terbitnya SK. 92 Menhut/Setjen/PLA.2/2/2018 pada tanggal 15 Februari 2018, seluas +/- 121,5 Ha.

Areal dimaksud diberikan kepada BODT atas nama Gubernur Sumatera Utara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengacu dari penunjukan Zona Otoritatif BODT pada Perpres No. 49 tahun 2016 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. 

Raja-raja Bius sepakat, bila memang harus dibawa ke jalur hukum, masyarakat Motung siap menggugat Perpres Nomor 49 tahun 2016. Kemudian apabila lahan masyarakat yang berada pada Kawasan Hutan Negara maka dilakukan perubahan mengikuti Program TORA sesuai Perpres No. 88 tahun 2017.(Cr1/Tribunmedan.Com)

Penulis: Arjuna Bakkara
Editor: Salomo Tarigan
Sumber: Tribun Medan
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help